TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengungkapkan, Pemerintah perlu memerintahkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan subsidi silang dalam rangka mendukung kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua.

"Karena ini merupakan kebijakan pemerintah, maka soal subsidi yang disebabkan oleh kebijakan satu harga ini, akan menjadi persoalan yang mudah untuk membiayainya, yaitu menerapkan cross subsidi (subsidi silang) di lingkungan Pertamina sendiri," ujar Kurtubi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Kurtubi yang merupakan anggota DPR dari Fraksi NasDem ini menjelaskan, Pertamina bisa melakukan subsidi silang yang diambil dari keuntungan produksi Pertamax yang merupakan BBM non subsidi atau dengan keuntungan yang diperoleh dari bidang usaha Pertamina lainnya.

"Ingat, Pertamina adalah perusahaan migas nasional yang 100 persen milik negara, yang berkewajiban untuk menjual BBM ke seluruh nusantara," kata Kurtubi.

Selain melakukan subsidi silang, Kurtubi juga menyarankan agar PT Pertamina membangun kilang-kilang di daerah Papua berkapasitas besar.

"Sekarang mereka sudah ada kilang di situ, di Sorong, tapi (kapasitas) relatif kecil, kapasitas pengolahannya. Ke depan, kita dorong agar kilang BBM bisa diperbesar kapaitasnya di Papua, sehingga BBM di Papua bisa dihasilkan sendiri di tanah Papua, yang tentunya bisa mengurangi biaya distribusi BBM," kata Kurtubi.