TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Selama Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memerintah dua tahun tercatat posisi utang luar negeri mencapai 324,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau naik 6,4% (YoY).

Demikian berdasarkan data Kantor Staf Presiden (KSP) yang diterima Tribunnews.com, Kamis (20/10/2016).

Sedangkan berdasarkan jangka waktu asal, utang luar negeri jangka panjang mencapai 283,0 Miliar dolar AS atau naik 8% (yoy).

Sementara utang luar negeri jangka pendek turun tercatat sebesar 41,2 Miliar dolar AS atau turun 3.6% (yoy).

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia masih didominasi ULN sektor swasta.

"Beberapa indikator beban utang luar negeri, meskipun mengalami peningkatan, namun masih
menunjukkkan bahwa pengelolaan beban utang luar negeri Indonesia masih terkendali," sebut KPS dalam datanya kepada Tribunnews.com.

Berdasarkan data Bank Indonesia (SULNI/Statistik Utang Luar Negeri Indonesia) yang diolah KSP, terlihat ULN pemerintah sebesar 124 miliar Dolar AS pada Desember 2014.

Sedangkan ULN swasta sebesar 164 miliar dolar AS.

Posisi ULN menjadi naik pada Desember 2015 menjadi 132 miliar dolar AS untuk pemerintah dan 167 miliar dolar AS untuk pihak swasta.

Angka tersebut menjadi naik lagi pada Juli 2016 di posisi ULN pemerintah sebesar 159,7 miliar dolar AS, dan Swasta sebesar 164,5 miliar dolar AS.

Sementara itu, Inflasi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK tetap rendah dan terkendali.

Berdasarkan BPS yang diolah KSP, inflasi di September 2016 sebesar 3,07% lebih rendah dibandingkan September 2016 (YoY/Year on Year) yang sebesar 6,83%.

Sedangkan inflasi dari Januari-September 2016 (Y toD/Year to Date) sebesar 1,97%. Lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Januari-September 2015 yang sebesar 2,24%.

Selama dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK juga terjadi pertumbuhan investasi di tanah air.

Berdasarkan data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang diolah Kantor Staf Presiden (KSP), selama semester I tahun 2016, capaian investasi tumbuh sebesar 14,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Data BKPM yang diolah KSP tercatat realisasi investasi semester I-2016 mencapai Rp 298,1 triliun.

Untuk itu pula diperkirakan realisasi investasi 2016 akan lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 545,4 triliun.

Sedangkan dari sisi sumber investasi, penanaman modal asing (PMA) semester I-2016 mencapai Rp 102,6 triliun (34,4%).

Sementara, penanaman modal dalam negeri di periode yang sama mencapai Rp 195,5 triliun (65,5%).

Dengan hasil ini diperkirakan realisasi PMA dan PMDN di 2016 akan lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi di 2015. Tahun lalu, PMA sebesar Rp 179,5 triliun (32,5%) dan PMDN Rp 365,9 triliun (67,1%).

Dari sisi tenaga kerja, investasi di semester I-2016 mampu menyerap 354.739 orang.

Diperkirakan realisasi penyerapan tenaga kerja di 2016 akan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan 2015 yang mencapai 375.982 orang.

Berdasarkan target lokasi, investasi terbesar terjadi di luar Pulau Jawa sebear 54,7%. Sedangkan di Pulau Jawa hanya 45,3%.

Namun realisasinya di Pulau Jawa sebesar 54,5%, dan luar Jawa mencapai 45,5%.

Kemudian selam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan ekonomi pada Semester I 2016 meningkat menjadi 5,04% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang sebesar 4,79%.

"Di tengah perlambatan dan ketidak-pastian global, perekonomian Indonsia masih tumbuh dan termasuk salah satu yang tinggi di Asia," sebut data BPS yang diolah KSP.

Disebutkan tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 5,02%.

Kemudian ekonomi mengalami perlambatan turun menjadi 4,79% pada 2015 dari 5,02% pada tahun sebelumnya.

Sedangkan semester I 2016, eknomi Indonesia kembali tumbuh sebesar 0,25% atau menjadi 5,04%.

Bila dirinci pertumbuhan ekonomi di Indonesia Barat mengalami peningkatan dari 4,38% pada 2015 menjadi 4,84% pada 2016.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur mengalami perlambatan dari 8.03% pada 2015 menjadi 6,05% pada 2016.

Indikator keberhasilan lain, yakni angka pengangguran selama 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK mencapai titik terendah pada tahun 2016 menjadi 7,02 juta orang (5,50%) dari sebelumnya 7,45 juta orang (5,81%) pada tahun 2015.

Demikian data BPS yang diolah Kantor Staf Presiden (KSP), dikutip Tribunnews.com, Kamis (20/10/2016).

Jika dirinci persentase pengangguran pada Februari 2014 adalah 5,7%, kemudian naik menjadi 5,94% pada Agustus 2014.

Kemudian pada Februari 2015, persentase pengangguran menjadi 5,81% .

Selanjutnya Agustus 2015, persentase pengangguran naik menjadi 6,18 persen hingga turun lagi pada angka 5,5% di Februari 2016.

"Februari 2015-Februari 2016 turun 0,31%," sebut KSP dalam datanya kepada Tribunnews.com.

Lebih lanjut dua tahun pemerintahan Jokowi-JK mampu memperkecil ketimpangan antara kaya dan miskin (gini ratio).

Berdasarkan data Kantor Staf Presiden (KSP), gini ratio dikatakan mengalami penurunan, yakni dari 0,408 di Maret 2015 menjadi 0,397 di Maret 2016.

"Nilai gini ratio terentang antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio, berarti semakin tinggi ketimpangan," sebut data BPS yang diolah KSP yang diterima Tribunnews.com, Selasa (18/10/2016).

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan, dari 28,51 juta (11,22%) pada bulan Maret
2015 menjadi 28,01 juta (10,86%) pada bulan Maret 2016.

Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) yang diolah KSP, dapat dilihat persentase penduduk miskin di Indonesia, yakni Maret 2014 sebesar 11,25%, September 2014 menjadi 10,96%.

Kemudian pada Maret 2015 terjadi kenaikan menjadi 11,22% dan turun menjadi 11,13% pada September 2015 dan Maret 2016 turun lagi ke angka 10,86%.

"Terjadi penurunan sebesar 0,36% dari Maret 2015-Maret 2016," sebut data KSP.

Bila dirinci sebarannya diketahui terjadi penurunan sebear 0,33% di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa juga terjadi penurunan sebear 0,45%, dan di Bali terjadi penurunan sebesar 0,51%.

Selanjutnya di Pulau Kalimantan penurunan angka kemiskinan terjadi sebesar 0,16 persen.

Selain juga terjadi di Sulawesi sebesar 0,15 persen dan Papua sebesar 0,05 persen.