Luhut Takut Pemerintah Tak Punya Uang Bangun Infrastruktur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan awalnya mengaku ragu pemerintah bisa membangun infrastruktur.

Pasalnya anggaran yang dibutuhkan mencapai 500 juta dolar AS tidak dimiliki pemerintah.

Pada saat program pengampunan pajak disahkan, Luhut baru bisa bernafas lega. Sebab, ada tambahan sumber pendanaan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang belum jadi.

"Tadinya saya ragu, karena melihat defisit anggaran. Tapi dengan Tax Amnesty (program pengampunan pajak) yang sukses, itu sangat mungkin terjadi," ujar Luhut di kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Menurut Luhut hal yang terpenting dari program pengampunan pajak adalah memberikan kepercayaan investor dalam negeri yang menaruh uangnya di negara lain, bisa kembali ke tanah air.

"Dengan sukses tax amnesty, itu tentu menimbulkan kepercayaan pada Presiden Joko Widodo," ujar Luhut.

Luhut mengimbau bahwa kepercayaan investor terhadap kebijakan negara harus dipertahankan. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh sejalan dengan keterlibatan pihak swasta berkontribusi di dalamnya.

"Tapi kepercayaan harus dipelihara. Karena di pasar modal juga banyak yang ragu. Kampanye Presiden harus dilakukan terus menerus," papar Luhut.

Luhut menambahkan perkembangan program pengampunan pajak masih terus berjalan sampai Maret 2017. Pemerintah pun berharap akan mendapat penerimaan lebih bagus.‎

"Paling penting adalah tax ratio. Kita berharap nanti dengan program pengampunan pajak bisa meningkat 14-15 persen dalam 2-3 tahun ke depan," jelas Luhut.