TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini fokus terkait pembenahan sistem perizinan di internal dibanding memberikan berbagai insentif kepada investor.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, ‎berbagai terobosan kebijakan yang telah dilakukan BKPM seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat yang melayani 162 jenis perizinan dan non perizinan dengan 22 kementerian atau lembaga yang menyatu dalam 1 kantor.

"Saya terus terang tidak terlalu fokus kepada insentif karena banyak hal yang perlu dibenahi, percuma kasih banyak insentif tapi tapi masih banyak pungli (pungutan liar) di perizinan," tutur Thomas di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Menurut Thomas, perizinan di pusat saat ini sudah berjalan baik dibanding sebelumnya, namun perizinan di pemerintah daerah terlihat masih kurang karena pelayanannya belum menerapkan sistem online.

"Pendekatan kepada investor juga harus diperbaiki, bagaimana mendekati investor itu secara baik dan mau berinvestasi di Indonesia," tutur Thomas.

Thomas juga mengatakan, pemerintah akan terus menggenjot peningkatan investasi, dimana hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke sejumlah negara seperti ‎Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Tiongkok, telah mengidentifikasi 110 minat investasi senilai 201 miliar dolar AS.