TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Kardaya Warnika memberikan catatan yang dinilai kritis kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat paripurna mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Bahwa Gerindra memberikan catatan yang tidak biasa, catatan kritis yang sangat penting menurut kami permasalahannya sudah kritis," kata Kardaya saat Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Kardaya yang berasal dari fraksi Gerindra, meminta pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan negara, karena selama ini pencapaiannya selalu di bawah target yang telah ditentukan.

"Jauh dari target ini, maka kesempatan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat dan lain-lainnya mengalami kendala," ucap Kardaya.

Selain itu, Kardaya juga meminta pemerintah tidak terlalu mengandalkan utang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah agar jumlah utang dari asing tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Kami minta jangan ada kebijakan gali lubang tutup lubang istilahnya, ini kami anggap ini sebagai sesuatu yang sangat kritis. Kami juga berharap pemerintah juga melakukan peningkatan daya beli masyarakat," ucap Kardaya.

Adapun indikator ekonomi makro 2017 yang akan disahkan DPR melalui rapat paripurna, diantaranya :

- Pertumbuhan ekonomi 5,1 persen
- Tingkat inflasi 4 persen
- Nilai tukar rupiah 13.300 per dollar AS
- Suku bunga Surat Perbendaharaan (SPN) 5,3 persen
- Harga minyak mentah 45 per dollar AS
- Lifting minyak 815.000 bph
- Lifting gas 1,15 juta bph

Sementara rincian postur APBN 2017 sebagai berikut:
- Defisit 2,41 persen dari PDB atau Rp 330,2 triliun
- Pendapatan Negara Rp 1.750,3 triliun
- Belanja Besar Rp 2.080,5 triliun.