TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengharapkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) segera menerbitkan Surat Keputusan tentang pedoman pelaksanaan pembiayaan untuk kegiatan operasi migas di Wilayah Kerja Mahakam pada masa transisi 2016-2017, sebagai tindak lanjut amendemen Permen Nomor 15 Tahun 2015.

SK tersebut akan menjadi pedoman bagi Pertamina untuk mempersiapkan masa krusial dalam transisi pengelolaan Blok Mahakam tahun depan.

Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina, mengatakan seluruh persiapan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk proses alih kelola Blok Mahakam sudah berjalan sesuai dengan rencana.

“Tahun depan merupakan tahun yang crucial. Dengan progres yang sudah disiapkan sampai saat ini, kami optimistis kinerja Blok Mahakam dapat dipertahankan,” kata Syamsu di Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Mahakam dan Total E&P telah berkoordinasi untuk membuat WP&B 2017, terutama terkait rencana pengeboran yang dilakukan oleh Total dengan biaya Pertamina.

Amendemen PSC memberikan hak kepada Pertamina Hulu Mahakam untuk melakukan pembiayaan atas kegiatan operasi di WK Mahakam sebelum tanggal efektif 1 Januari 2018. Kontrak Total E&P akan berakhir pada 31 Desember 2017.

Pengeboran akan dilakukan pada 19 sumur dan diproduksi pada 2018. Hal ini berdasarkan amendemen Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 dan amendemen PSC Mahakam.

Dengan melakukan pengeboran lebih awal, Pertamina mengharapkan produksi Blok Mahakam pada 2018 bisa tetap terjaga.

Pada work program and budget (WP&B) 2016, PT Total E&P Indonesie, operator Blok Mahakam menargetkan produksi 1,43 billion cubic feet (BCF) inlet gas dan 56 ribu barrel oil per day (minyak dan kondensat).

Hingga saat ini, realisasi produksi kumulatif 2016 sebesar 1,67 BCF (inlet gas) dan 64 ribu BOPD minyak dan kondensat.

Marwan Batubara, Direktur Indonesia Resources Studies (Iress), mengatakan semua pihak harus bisa memahami yang namanya transisi bisa saja menimbulkan berbagai dampak yang negatif.

Langkah Pertamina untuk mempertahankan karyawan yang selama ini bekerja untuk Total di Blok Mahakam diharapkan bisa mengantisipasi masalah-masalah yang timbul dengan adanya peralihannya pengoperasian blok tersebut.

“Ini tentu diharapkan bisa memuluskan terjadinya pengalihan operasional yang mulus ataupun tidak terlalu banyak gejolak. Karena karyawan yang ada sekarang ini kan sebagian besar menguasai masalah, dengan pergantian operator itu tidak terlalu masalah dari sisi SDM dan kemampuan operasional,” ungkap Marwan.

Masuknya Pertamina lebih awal ke Blok Mahakam, menurut Marwan, tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Hal ini karena masa transisi diperlukan agar Pertamina bisa mempersiapkan diri untuk mengoperasikan Blok Mahakam yang telah puluhan tahun dioperasikan Total.

“Jadi dari awal perlu diantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Kita juga harus fair dan tidak mengklaim atau menghujat Pertamina tidak mampu, tidak seperti Total,” kata Marwan.

Untuk itu, dia meminta pemerintah mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pertamina saat ini, terutama pada masa transisi. Apalagi Pertamina sebagai perusahaan negara tentu juga membawa nama negara.

“Intinya itu, dukung apa yang diminta Pertamina supaya transisi berjalan mulus. Kalau memang perlu investasi tambahan, ya investasi. Supaya produksi tidak turun,” tandas Marwan.