TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang gencar mendorong kerjasama antara pelaku usaha swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu untuk meningkatkan daya saing usaha secara nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang BUMN, Adisatrya Sulisto mengaku khawatir jika rencana penggabungan (holding) BUMN dilakukan. Pasalnya pihak swasta tidak punya kesempatan untuk bekerjasama akibat adanya sistem monopoli.

"Pemerintah juga harus mempertimbangkan keseimbangan, keberlanjutan sektor usaha yang dimiliki oleh swasta," ujar Adisatrya di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Adisatrya memaparkan pengusaha swasta juga punya peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Jika holding BUMN dilaksanakan, kesempatan itu kata Adisatrya akan tertutup.

"Karena swasta juga memiliki peran untuk menciptakan daya saing dan persaingan yang sehat," ungkap Adisatrya.

Adisatrya menambahkan di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan perusahaan bukan lagi antar BUMN dan swasta. Karena hal itu perlu sinergi lebih mendalam untuk bersaing dengan negara lain.

"Karena itu BUMN dan pelaku usaha swasta perlu segera bersinergi agar dapat memenangkan persaingan dengan Negara Iain," ungkap Adisatrya.

Dalam revisi UU 19 tahun 2003 terkait BUMN mendapat izin kepada semua plat merah menunjuk langsung anak usaha memonopoli usaha, sangat diprotes oleh pihak swasta.

"Tidak sedikit pihak swasta yang khawatir dengan impact dari holdingisasi ini. Maka, kita berharap dengan adanya konsilolidasi kedepan, sinergi BUMN dan swasta bisa lebih ditingkatkan," papar Adisatrya.