SPJ di Kementerian Bikin Pekerjaan Tambah Banyak Tapi Korupsi Tidak Berkurang
"SPJ hanya membuat pekerjaaan lebih banyak, tapi enggak mengurangi korupsi dengan panjangnya proses administrasi pertanggungjawaban"
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada semua menteri, banyak surat pertanggungjawaban (SPJ) yang menghabiskan tenaga para PNS untuk mengurusinya.
Hal itu yang harus dibenahi para menteri demi mengifisiensikan penggunaan dana di APBN 2017.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku bingung dengan angka korupsi yang tidak turun drastis walaupun ada SPJ. Pada akhirnya SPJ menurut Susi hanya menyusahkan pegawainya saja.
"SPJ hanya membuat pekerjaaan lebih banyak, tapi enggak mengurangi korupsi dengan panjangnya proses administrasi pertanggungjawaban," ungkap Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (8/12/2016).
Susi meminta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dari KKP. Tanpa etos kerja yang baik, SPJ hanya menjadi beban para PNS.
"Butuh profesionalisme pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah korupsi," ungkap Susi.
Susi pun optimis jika anggaran dimanfaatkan dengan baik tanpa memakai SPJ, masyarakat juga bisa merasakan dampaknya. Menurut Susi, SPJ pun tidak bisa menjamin adanya tindakan korupsi ke depannya.
"Saya punya keyakinan uang negara kita kelola harus betul-betul sampai ke masyarakat," papar Susi.
