TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi keharusan agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan energi. Tujuannya agar mampu bertahan, dan berdaulat.

Anggota DEN Sonny Keraf memaparkan besarnya jumlah penduduk, dan tingkat konsumsi energi yang tinggi mengancam energi Indonesia jika tidak disikapi dengan bijak. Padahal, potensi EBT, kata, Sonny seperti angin, surya, atau panas bumi sangat berlimpah.

“Kedaulatan energi bicara penggunaan semaksimal mungkin sumber daya dalam negeri. Konsekuensinya, kita harus mengutamakan EBT, ini sebuah keharusan," ujar Sonny dalam seminar “Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Energi Untuk Ketahanan Nasional, Selasa (13/1/2016).

Mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Presiden Gusdur ini mengatakan, penggunaan EBT masih sangat rendah sementara krisis energi fosil sudah di depan mata. Jika tidak ada terobosan berarti di sektor energi, bukan tidak mungkin pada 2025 Indonesia mengalami defisit energi, baik listrik dan bahan bakar minyak secara signifikan.

“Secara konservatif, potensi EBT baru digunakan sebesar 1 persen dari total 801,2 gigawatt (GW). Ke depan, impor energi harus dikurangi,” kata Sonny.

Visi Indonesia mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Namun, EBT punya tantangan yang mesti mendapat perhatian dan keberanian dari pemangku kebijakan.

Dikatakan Sonny, biaya EBT masih lebih mahal daripada energi fosil karena pemerintah terlambat mengembangkannya.

"Teknologi juga masih harus impor, sehingga butuh persiapan agar sumber daya manusia (SDM) berkompeten," kata Sonny