TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎‎ ‎Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan ada delapan orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengaku miris. Hal itu jelas telah mengusik rasa keadilan masyarakat.

"Mereka (konglomerat) harus tahu diri, mereka itu masuk dalam 1 persen kelompok yang menguasai 50,3 persen kekayaan Indonesia, masuk 10 persen terkaya yang menguasai 77 persen kekayaan nasional. Jadi 90 persen penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan Indonesia. Masa tidak punya NPWP?" kata Darmadi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/12/2016).

Darmadi mengaku ironis bahwa sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. Berdasarkan Crony-Capitalism Index Indonesia menduduki peringkat ketujuh.

"Makanya banyak saudagar yang menyelinap masuk ke dalam kekuasaan, sehingga kenikmatan berbisnisnya terlindungi. Banyak dari mereka tidak dapat bersaing secara sehat. Keunggulan bersaingnya adalah menempel ke penguasa," tutur Darmadi.

Untuk itu, Darmadi berharap pemerintahan Jokowi harus berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak ingin membayar pajak. ‎"Urus NPWP saja nggak mau, kita ragukan mereka membayar pajak dengan benar. Apalagi ikut tax amnesty," tuturnya.

Masih kata Darmadi, pemerintah harus menurunkan konsentrasi kekayaan, sehingga penguasaan kekayaan Indonesia oleh sekelompok konglomerat harus diturunkan.‎ Dikatakannya, pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat atau disparitas ekonomi harus sebagai prioritas pembangunan.

"Untuk itu Indonesia harus berupaya menciptakan pertumbuhan berkualitas sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Harus ada keadilan, negara ini bukan mereka yang punya," tandasnya.