TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Menteri dan Kepala Lembaga betul-betul memastikan proses lelang dapat dilakukan lebih awal di masing-masing kementerian atau lembaga agar semua kegiatan sudah mulai efektif berjalan pada Januari 2017.

Jokowi menyampaikan ini dalam kalimat pengantar rapat terbatas membahas Revisi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/12/2016) sore.

Jokowi juga meminta para menteri dan kepala lembaga agar mengawasi area yang rawan serta membuka celah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Mulai dari tahap ‎perencanaan penganggaran sampai implementasi pelaksanaan.

"Saya ingin praktek-praktek seperti proyek yang sudah diijonkan, penggembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terkait modus kongkalikong dengan vendor, lelang fiktif dengan memanipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi. Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi!" tegas Jokowi.

Karena praktek-praktek seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar.

Selain mengoptimalkan pengawasan, Jokowi juga minta setiap KL melakukan reformasi besar-besaran pada sistem pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Presiden, dirinya mendapatkan informasi bahwa total transaksi elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2016 sudah mencapai Rp 399 triliun, dan E-katalog tahun 2016 sudah memuat 81.000 produk dengan nilai transaksi Rp 48 triliun.

Ke depan Presiden Jokowi ingin jumlah produk dan nilai transaksi e-catalog bisa dilompatkan lebih tinggi lagi.

"Dengan menggunakan teknologi informasi, saya yakin seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih mudah, lebih sepadan, lebih transparan," ujarnya.