TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat melanjutkan kerjasama di bidang pengembangan infrastruktur.

Kesepakatan tersebut diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang di Kantor Kementerian PUPR.

Delegasi Jepang dipimpin Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang Keiichi Ishii, didampingi Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki.

Dalam pertemuan tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi oleh seluruh jajaran pejabat eselon I Kementerian PUPR.

"Ini bukan kerjasama proyek, tetapi lebih kepada pertukaran pengalaman dan informasi," ujar Basuki usai menandatangani nota kesepahaman dengan perwakilan Jepang.

Basuki menyatakan salah satu isu yang disorot dalam pertemuan tersebut adalah proyek pengelolaan sistem air limbah DKI Jakarta. Dikatakan Basuki, pada tahun 2011, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah melakukan studi yang merekomendasikan pengembangan sistem air limbah agar terbagi ke dalam 14 zona, dua di antaranya akan didanai oleh Jepang.

Kerjasama lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait penanganan pantai di Bali, yang kualitasnya menurun dalam beberapa dekade terakhir akibat erosi. Menteri Basuki menyebutkan adanya kesamaan kondisi geografis antara kedua negara sebagai salah satu alasan di balik kerjasama di sektor konservasi pantai.

Ia mengapresiasi Proyek Konservasi Pantai Bali Fase I yang didukung Jepang dan telah selesai pada tahun 2008 tersebut.

"Untuk Bali Beach Conservation Fase 1 sudah sangat berhasil baik dari segi teknologi dan lingkungan," ungkap Basuki.

Basuki pun berharap untuk fase ke 2 nanti dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama. Sehingga daya tarik pantai di Bali yang terkenal keindahannya sebagai tujuan wisata tidak hilang.