TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) alokasikan dana Rp 1,4 Triliun dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) tahun 2017. Tujuannya untuk kegiatan prioritas di bidang perikanan tangkap.

Anggaran tersebut akan digunakan khusus untuk para stakeholder di bidang perikanan tangkap.

Yakni berupa pengadaan 1.080 unit kapal perikanan, 2.990 unit alat penangkap ikan dan 500 ribu premi asuransi nelayan.

"Selain itu untuk pengembangan 4 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, Kamis (5/1/2017).

Zulficar mengatakan tahun ini KKP konsisten dalam meningkatkan kehidupan nelayan melalui Asuransi Nelayan dan SeHat (Sertifikat Hak Atas Tanah) nelayan. Hal ini menyusul pencapaian kinerja DJPT pada 2016.

Ia menambahkan, pada 2017 juga disiapkan anggaran untuk pembangunan 7 pelabuhan perikanan di Muara Baru, Bitung, Jembrana, Sendang Biru, Jayanti, Pangandaran dan Untia, yang merupakan prioritas nasional Presiden RI.

"Pada 2016 sebanyak 600.000 calon penerima Asuransi Nelayan telah terverifikasi dan validasi di 34 provinsi, dimana 409.498 bantuan premi telah tersalurkan, dan 17.101 bidang tanah SeHat Nelayan telah tersertifikasi," ungkap Zulficar.

KKP juga mendorong Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 109 dari sebelumnya pada 2015 sebesar 106,14. Selain itu, PNBP sumber daya alam (SDA) juga meningkat, dari sebelumnya Rp 77,49 Miliar, pada 2016 mencapai Rp. 360,86 Miliar.

KKP juga melakukan proses perizinan yang mudah, cepat, transparan dan terkendali selama 2016. Hal itu terbukti dengan hasil 6.573 total izin terbit terdiri dari 2.313 SIUP, 3.944 SIPI dan 316 SIKP.

"Semua yang berasal dari 32 lokasi gerai perizinan," jelas Zulficar.

Sedangkan untuk nilai produksi perikanan tangkap tahun 2016 mencapai Rp 125,38 Triliun dengan volume produksi 6,83 juta ton. Adapun pada 2017, KKP menargetkan produksi perikanan tangkap 6.624.320 ton dengan nilai produksi Rp 134 Triliun.