TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklarifikasi beredarnya berita dan meme yang keliru terkait tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pengurusan STNK dan BPKB.

"Saya baru bertemu Presiden di istana. Saya ditanya, pak Menko ini naik lho sekian kali lipat. Waduh, saya belum mengerti itu," ujar Darmin, Minggu (8/1/2017).

Menurut Darmin, sebagian pemberitaan itu menyebut seolah-olah Presiden mempertanyakan kembali Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah diteken.

PP yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.

"Terrus ditanya lagi, pernah nggak Presiden bicara soal PNBP. Oh, kalau itu pernah. Presiden pernah menyatakan kalau tarif PNBP yang menyangkut kepentingan orang banyak, ya janganlah dinaikkan terlalu tinggi. Ini harus dipertimbangkan betul," kata Darmin.

Menurut Darmin, arahan Presiden Jokowi itu disampaikan jauh sebelum muncul berita tentang kenaikan tarif PNBP yang antara lain berkaitan dengan pengurusan STNK dan BPKB.
"Berita dan meme itu dibuat seolah-olah Presiden mengomentari soal STNK. Bukan. Itu sudah pelintiran," jelas Darmin.

Kata Darmin, pihaknya hanya menjelaskan secara umum tentang arahan Presiden mengenai PNBP.

"Itu hari pertama saat beritanya mulai muncul. Jadi saya ingin meluruskan, jangan digambarkan seolah-olah Presiden mengomentari apa yang sudah diteken karena kemudian orang mulai ngomong macam-macam," papar Darmin.

Darmin berharap penjelasan ini bisa menjernihkan sebagian isi pemberitaan yang keliru, bahkan dibuat meme, yang sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat.

"Saya memang menceritakannya baru-baru ini, tapi referensinya adalah karena ada pertanyaan apakah Presiden pernah memberi arahan tentang PNPB. Ya pernah. Masak nggak pernah," jelas Darmin.

Sebelumnya, beredar meme yang memuat berita bahwa Presiden Joko Widodo mempertanyakan kembali kenaikan tarif STNK dan BNPB. Dalam meme tersebut juga muncul perbedaan pendapat antara Menkeu dan Kapolri soal siapa yang menggagas kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.