TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Liquified Petroleum Gas atau LPG kini menjadi bahan bakar alternatif yang makin banyak digunakan di Indonesia. Selain bersih dari polusi udara, LPG dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak.

LPG dapat juga dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak untuk kendaraan (Autogas/Vigas), dan untuk menghidupkan mesin kapal nelayan.

Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang menyatakan, konsumsi LPG di Indonesia cenderung naik.

Dari semula hanya sekitar satu juta metrik ton per tahun pada 2007 menjadi hampir mencapai 7 juta metrik ton di tahun 2016 atau konsumsinya tumbuh 700 persen selama 9 tahun.

"Suksesnya program Konversi BBM ke LPG untuk kebutuhan rumah tangga dilakukan sejak tahun 2007, dan untuk mesin kapal nelayan rencananya program tersebut akan di lanjutkan pada tahun 2017," ujar Ahmad Bambang di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Ahmad Bambang menambahkan, Pertamina menyediakan varian bagi konsumen dan sekaligus menghadirkan produk LPG Non PSO yaitu Bright Gas berukuran 12 Kg, 5.5 Kg dan kemasan kaleng ukuran 220 gram.

"Hal itu sebagai bentuk komitmen Pertamina mendukung energi alternatif," ungkap Bambang.

VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan Pertamina, bersama pemerintah daerah kini menyosialisasikan penggunaan LPG Non PSO.

Tujuannya untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran kepada yang berhak.

Saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan Program Distribusi LPG 3 KG Tepat Sasaran yang diharapkan dapat terlaksana tahun ini.

"Bekerjasama dengan Perbankan melalui berbagai cara untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak mengambil subsidi masyarakat yang berhak," ungkap Wianda.

Pelaksanaan subsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan dengan pola distribusi terbuka dan dilakukan secara bertahap untuk 26 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 2,3 juta usaha mikro.

Jumlah rumah tangga dan usaha mikro penerima subsidi LPG tabung 3 Kg tersebut didasarkan pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial.