TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukanlah barang baru lagi di Indonesia, menurut Jaksa Agung HM Prasetyo.

Kasus terbaru adalah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), Emisyah Satar yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

"Mestinya Menteri BUMN itu berkaca pada peristiwa indikasi korupsi yang dilakukan salah seorang dirutnya, direktur utama dari BUMN, jadi perlu pengawasan," ujar HM Prasetyo kepada wartawan di kantor Kejaksaan Agung RI. Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Emirsyah Satar ditetap sebagai tersangaka kasus pengadaan barang di maskapai plat merah tersebut.

Emirsyah Satar ditetapkan sebaagi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan suap oleh perusahaan pembuat mesin pesawat dan mobil mewah asal Inggris, Rolls-Royce.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan kasus Emirsyah Satar ini merupakan kasus korupsi lintas negara.

Saat ini Kejaksaan Agung RI juga menangani kasus Dahlan Iskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah mendekam di penjara atas kasus korupsi.

Kejaksaan juga tengah melakukan persiapan untuk menjerat Dahlan Iskan melalui kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.

HM. Prasetyo menyebut dengan banyaknya kasus yang menyeret BUMN maka diperlukan pengawasan lebih terhadap perusahan-perusahaan plat merah tersebut. Kejaksaan Agung RI sendiri sudah membentuk tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk menyiasati hal tesebut.

"Ini wujud dari pencegahan, karena harus tahu penegakan hukum itu bukan sekedar, semata-mata penindakan saja, tangkap tangan saja," terangnya.

"Sedapat mungkin dicegah, sehingga tentunya dalam jangka panjang diharapkan lebih baik. Pencegahan memang tidak populer, tapi harus kita lakukan," terangnya.