Pemerintah Putuskan Lhokseumawe Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan mengajukan Lhokseumawe untuk ditetapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah.

Tahap pertama pemerintah akan mengusulkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

”KEK Arun Lhokseumawe ini sudah memenuhi syarat dari semua aspek, sehingga akan segera kita usulkan kepada Presiden," kata Darmin, di Jakarta, Senin (30/1/2017).

Darmin menjelaskan, rencana bisnis di KEK Arun Lhokseumawe mencakup pengembangan industri sektor energi (oil & gas), regasifikasi LNG, LNG hub/trading, LPG hub/trading, Mini LNG Plant PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan.

Kemudian pengembangan cluster industry petrokimia yang ramah lingkungan. Pengembangan agro industri pendukung ketahanan pangan, pemanfaatan potensi bahan baku pertanian dan pengembangan berbagai jenis usaha agro industry dan turunannya.

Pengembangan infrastruktur logistik untuk mendukung input dan output dari industri oil & gas, petrokimia dan agro industry. Hal ini dilakukan melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar internasional.

"Selain itu ada juga industri penghasil kertas kantong semen (kertas kraft)," kata Darmin.

Sebagai tambahan Konsorsium BUMN dan BUMD juga siap berinvestasi 3,8 miliar dollar AS (Rp 50,5triliun) hingga 10 tahun ke depan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Provinsi Nanggore Aceh Darussalam.

Konsorsium tersebut terdiri dari PT. Pertamina, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pelindo I, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. Tenaga kerja yang akan terserap diperkirakan mencapai 40.000 orang.