TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aroma tidak sedap mulai muncul terkait pencopotan Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang.

Ada dugaan skenario besar dalam pencopotan itu, karena Pertamina sedang menjalankan proyek-proyek raksasa.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra mengkhawatirkan, pencopotan, pengisian atau kemungkinan pergantian Direksi Pertamina berpotensi menjadi bancakan, konspirasi dan transaksional.

Ini karena Pertamina memiliki banyak proyek investasi dengan anggaran triliunan rupiah yang bikin banyak pihak meneteskan air liur.

"Dalam 14 tahun sudah tujuh kali pergantian. Situasi ini menunjukkan pergantian rezim atau pencopotan direksi dilakukan dengan gegabah," kata Faisal akhir pekan lalu.

Baca: Nama-nama Ini Disebut-sebut Bakal Jadi Dirut Baru Pertamina Gantikan Dwi Sutjipto

Dia mengatakan, jika melihat secara jujur, prestasi Pertamina di tahun 2016 terbilang luar biasa.

Juga ada inovasi produk baru yang dibutuhkan masyarakat dan mendukung program atau kebijakan pemerintah.

Lalu. ide satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Belum lagi pencapaian keuntungan tertinggi sepanjang sejarah perseroan ini.       

Sementara itu, Faisal Basri Mantan Ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas bercerita, dirinya pada akhir tahun 2016 lalu atau setelah adanya posisi Wakil Direktur Utama Pertamina muncul, menerima satu pesan singkat.

"Pak Dwi menunjukkan satu pesan singkat di telepon genggamnya yang menunjukkan arogansi salah satu direksi," ungkap  Faisal dalam blog pribadinya, Jumat (3/2/2017).

Baca: Tujuh Persoalan Mendasar yang Memicu Konflik Matahari Kembar di Tubuh Pertamina

Kata Faisal di blog tersebut, menurut cerita Dwi Sotjipto, usulan perubahan struktur organisasi disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.

Saat itu, Dwi Soetjipto sempat bertanya struktur baru ke Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng. 

"Menurut Pak Dwi, Pak Tanri mengatakan konsep struktur organisasi yang baru disiapkan oleh Kantor Kementerian BUMN, Pak Tanri tinggal menandatangani. Ketika konsep itu disampaikan ke Kementerian BUMN, Pak Dwi sedang di luar negeri," beber Faisal di blognya.

Dia menceritakan, Dwi Soetjipto juga menyampaikan salah satu keganjilan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pertamina yang baru.

Keganjilan tersebut terkait kewenangan wakil direktur utama yang bisa memegang komando tertinggi Pertamina tatkala direktur utama berhalangan.

Dewan komisaris Pertamina diberikan waktu hingga 30 hari mencari nahkoda baru BUMN tersebut.

Baca: Pencopotan Direksi Pertamina Karena Adanya Matahari Kembar?

Sembari mencari orang nomor satu,  Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani menjadi Plt Dirut. Sementara posisi wakil direktur utama dihilangkan. 

Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng bilang, dewan komisaris  akan mencari talenta baru yang bisa bekerjasama dan solid di Pertamina.

"Biasanya kalau dari luar Pertamina, urusan pemegang saham. Kalau dari dalam, dewan komisaris memberi penilaian," ujar Tanri Abeng Jumat (3/2/2017) lalu.

Sejumlah nama calon orang nomor satu Pertamina beredar.  

Selain Yenni, ada Rachmad Hardadi, Direktur Megaproyek, Pengolahan, dan Petrokimia Pertamina dan Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina. Nama lain dari eksternal Pertamina, mantan Dirut Bank Mandiri Budi G Sadikin.

Bahkan Ahmad Bambang mantan Wadirut Pertamina  masih dijagokan.

Rini Soemarno, Menteri BUMN tidak menyangkal,  permasalahan muncul setelah ada wadirut.

"Ternyata membuat kepemimpinan goyang,  tadinya ada tim kerja, menjadi tidak ada lagi," katanya di Komplek Istana, Jumat (3/2).

Rini tak menjawab panggilan telepon dan pesan singkat KONTAN soal tuduhan sengaja memasang Ahmad Bambang agar berkonflik dengan Dwi Soetjipto.  

Reporter: Agus Triyono/Azis Husaini/Febrina Ratna Iskana