TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait dua pejabat penting di Pertamina yaitu Direktur Utama Dwi Sutjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang.

Dari informasi yang beredar dan penelusuran yang dilakukan oleh tim Energy Watch Indonesia, sejumlah hal yang memang mengakibatkan sedikit terganggunya kinerja tim direksi Pertamina yang semestinya kolektif kolegial, yaitu ulah Direktur Utama Dwi Sutjipto yang layak disebut Mr One Man Show.

"Kami memang pernah mengusulkan akan Dwi segera dicopot karena sebagai Dirut tidak mampu memimpin organisasi Pertamina dan tidak mampu memanage tim kerjanya yaitu sesama direksi menjadi tim yang solid," kata Ferdinand Hutahaean dalam keterangan pers, Senin (5/2/2017).

Dikatakannya, santer tersiar berita bahwa terjadi konflik antar kedua orang tersebut, namun atas penelusuran tim kami sesungguhnya bukan konflik yang terjadi, tapi Dwi merasa jabatannya dikudeta atas kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham Pertamina merombak struktur organisasi Pertamina dan menambah jabatan Wakil Dirut.

"Dwi tampaknya merasa dikudeta merangkak oleh pemerintah," katanya. 

Ferdinand mengaku mendapat informasi bahwa saat ini jabatan Dirut Pertamina sedang diincar oleh kelompok yang terafiliasi dengan mafia migas serta kelompok Papa Minta Saham yang kasusnya kini hilang ditelan bumi.

Kelompok mafia yang sangat bernafsu menguasai sektor migas dari dulu, hingga presidenpun terbujuk rayu kelompok ini untuk mengangkat Archandra Tahar menjadi Menteri ESDM yang kemudian tumbang karena skandal kebohongan tentang statu kewarga negaraan dan sampai sekarang tidak pernah minta maaf atas peristiwa itu.

Meski kemudian Presiden tak kuasa menolak kehendak kelompok mafia ini untuk kemudian mendudukkan Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.

"Maka hasilnya orang-orang baik dan berprestasi harus tumbang seperti mantan menteri ESDM yang membongkar skandal papa minta saham, dan sekarang Wakil Dirut Pertamina pun tumbang padahal baru mendapat penghargaan dari Presiden," katanya.

Energy Watch Indonesia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi secara matang terhadap rencana mengangkat direksi yang baru Pertamina.

Presiden sebaiknya tidak mengangkat direksi dari luar pertamina karena patut diduga itu adalah orang yang terafiliasi dengan kelompok mafia.

"Kami harap dengan segala kebijakannya agar Presiden mendengar masukan dari Serikat Pekerja Pertamina, Konfederasi Serikat Pekerja Migas dan kelompok lain yang lebih independen," katanya.

Langkah ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan Pertamina dari kehancuran dan untuk menggagalkan rencana kembalinya para mafia.

"Kami percaya Presiden akan menempatkan orang yang tepat di Pertamina dan yang mampu meneruskan amanah Presiden untuk BBM 1 harga seluruh Indonesia," katanya.