TRIBUNNEWS.COM, AMBON - Posisi Indonesia berada pada posisi negara dengan pendapatan menengah. Daya saing Indonesia turun dari peringkat ke-37 ke posisi 41 karena birokrasi yang tidak efisien dan tingkat korupsi yang tinggi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan seminar Nasional Inovasi Pelayanan Publik untuk Kebangkitan Maluku di Gedung Islamic Centre Ambon, Rabu (8/2/2017).

“Belum lagi persaingan dengan negara lain, terutama negara-negara di ASEAN, serta tuntutan masyarakat akan percepatan kesejahteraan yang lebih nyata dan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. Latar belakang tersebut menuntut kita agar bekerja secara luar biasa dan selalu membuat terobosan dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, terobosan pelayanan publik melalui inovasi pelayanan kepada masyarakat merupakan sebuah keniscayaan.

Menurut dia, saat ini pemerintah menghadapi berbagai tantangan baik secara eksternal maupun internal.

Ada dua tantangan dalam inovasi pelayanan publik.

Tantangan pertama, lanjut Asman, adalah bagaimana meraih kepercayaan publik dengan cara meyakinkan rakyat terhadap perubahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

"Hal ini menjadi penting mengingat kepercayaan rakyat merupakan modal dasar pembangunan," ujarnya.

Adapun tantangan kedua adalah bagaimana negara meningkatkan daya saing di antara negara-negara di dunia sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dia menyebutkan, pada tahun 2016-2017, daya saing Indonesia berada pada urutan 41, turun dari peringkat 37 pada tahun 2015-2016. Hal ini tentunya merupakan tantangan yang serius.

"Jawaban dari tantangan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan inovasi, dengan faktor yang sangat berpengaruh adalah inovasi dari sektor publik melalui penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif," tegasnya.

Penulis: Rahmat Rahman Patty