TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - China akan menyelesaikan reformasi kepemilikan pada lebih dari 100 perusahaan milik pemerintah pusat pada akhir tahun ini. Salah satunya caranya dengan melakukan privatisasi parsial pada perusahaan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan State Owned Asset Supervision and Administration Commisions (SASAC) dalam Economic Information Daily, Senin (6/2/2017).

SASAC telah merumuskan jadwal reformasi kepemilikan saham perusahaan BUMN. Komisi ini seperti dikutip China Daily lewat Xinhua News Agency menyebutkan reformasi kepemilikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi BUMN.

Menurut Central Economic Work Conference pada pertengahan Desember 2016 lalu, reformasi kepemilikan akan menjadi pilar penting dari upaya reformasi BUMN di tahun 2017.

Beberapa perusahaan yang bakal dilepas sebagian sahamnya oleh pemerintah antara lain di industri listrik, minyak bumi, gas alam, kereta api, penerbangan sipil, telekomunikasi dan pertahanan.

"China akan mengambil langkah-langkah lebih besar untuk mendorong investor swasta berpartisipasi dalam restrukturisasi BUMN tahun ini," kata Li Jin, Kepala Peneliti di China Enterprise Research Institute.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China telah menyisihkan enam BUMN yang langsung di bawah pengawasan pemerintahan pusat.

Diantaranya, China Eastern Air Holding Co, China United Network Communications Group Co Ltd dan China Southern Power Grid Co Ltd. Enam BUMN ini akan menjadi program percontohan dalam reformasi kepemilikan.

Seperti dilansir Bloomberg, China akan mengubah wajah BUMN yang nilainya saat ini mencapai CNY 131,7 triliun atau setara US$ 19 triliun.

Pemerintah juga telah mendorong jajaran direksi BUMN China untuk mendorong agar modal swasta tertarik untuk berinvestasi di BUMN.

Diantara aneka perusahaan yang dikelola pemerintah pusat, 92% telah menyelesaikan program reformasi kepemilikan saham.

Reporter: Avanty Nurdiana