Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi angkat bicara mengenai wacana arbitrase internasional yang diajukan PT Freeport Internasional. Bobby meminta Freeport tidak menggunakan ancaman yang berpotensi menimbulkan konflik.

"Hendaknya masalah perpanjangan kontrak Freeport apakah dengan rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau dengan perdebatan seputar pembangunan smelter, tetap dalam koridor bisnis komersial jangan sampai pakai ancaman yang bisa berpotensi membangkitkan konflik, dan menggeser menjadi masalah nasionalisme versus westernisasi," kata Bobby di Gedung DPR

Bobby mengingatkan sebagian besar masyarakat Indonesia terkoneksi dengan media sosial yang masih rawan hoax, sehingga persoalan Freeport bisa menjadi isu yang kontraproduktif ditengah situasi pascaPilkada serentak 2017.

"Ketegangan ini dikarenakan perwakilan Freeport di Indonesia adalah profil yang cenderung malah menimbulkan konflik baru. Seperti petinggi Freeport, dari kalangan militer, yang memang bukan bidangnya, malah membuat panas," kata politikus Partai Golkar ini.

Baca: PHK Karyawan Kontrak, Luhut: Freeport Kejam!

Menurut Bobby, Freeport sebaiknya mencari figur yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah, profesional, dan integritas bagus. Contohnya, mantan Komisioner KPK atau pengamat yang kritis.

"Bisa saja misal mantan-mantan komisioner KPK yang juga berpengalaman di bidang energi seperti Pak Waluyo dari BP, atau pak Chandra Hamzah yang di PLN. Atau penggiat yang kritis tapi konstruktif seperti Agus Pambagyo, Refly Harun atau Fadjroel yang pengalaman di perusahaan pemerintah besar," Bobby.

Menurut Bobby, hubungan perwakilan manajemen Freeport di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kurang pas. Padahal Freeport Indonesia juga ada andil membesarkan pengusaha-pengusaha nasional di Indonesia.

Baca: Freeport Mengancam Bawa ke Badan Arbitrase, DPR: Itu Bukti Hukum Indonesia Kuat

"Pemerintah pun juga harus realistis, mana mau investor bangun smelter saat ini tanpa ada kejelasan masa kerja, hanya tinggal 2 tahun, lebih baik pinalty saja dan jadikan smelter syarat utama perpanjangan," katanya.

"Jadi berdamailah Freeport, tunjuk liason baru yang tidak berpotensi menimbulkan konflik lagi, dan tetap bernegosiasi dalam koridor bisnis yang adil," kata Bobby.