Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono‎

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai mendatangi kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman untuk menyampaikan pesan bahwa akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 10 ribu karyawan.

Yorrys menceritakan, dirinya dihubungi Bupati Timika yang menyampaikan ada tujuh kepala suku pemilik tanah ulayat bersama pekerja Freeport sedang di Jakarta untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terkait kebijakan Freeport.

"Saya bilang, komunikasi dulu dengan pemerintah. Pak Luhut sudah oke, supaya mereka bisa punya persepsi yang sama soal Freeport. Besok mau ketemu katanya," tutur Yorrys di gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Baca: Holding Perusahaan Tambang BUMN Ambisi Ambil Alih Saham Freeport

Yorrys mendapatkan informasi bahwa Freeport telah melakukan PHK 3 ribu karyawannya, terlebih ke depan ada rencana PHK ribuan karyawan lagi setelah Freeport dilarang ekspor konsentrat karena tidak mengubah statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus.

"Rencana mau PHK lagi 10 ribu dalam jangka waktu 21 hari, kalau negosiasi ini tidak selesai, apabila sudah di bawa ke arbitrase maka mereka (Freeport) akan PHK," tutur Yorrys.

Baca: Luhut: Kita Berani Ambil Alih Freeport, Ada Inalum

Menurut Yorrys, adanya PHK yang mencapai ribuan karyawan Freeport, ‎pastinya akan menimbulkan konflik sosial di Timika, apalagi pendapatan daerah Papua mayoritas berasal dari Freeport.

"‎Ini pemerintah yang bergerak, memang harus dibicarakan kembali, status mereka kontrak karya dengan tantangan Indonesia sekarang, engak menguntungkan," papar Yorrys.