Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎ PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan melanjutkan pembangunan 23 proyek pembangkit listrik, dari total 34 proyek yang mangkrak dari program Fast Tracking Project (FTP) periode 2007-2011.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka‎ mengatakan, 34 proyek pembangkit listrik tersebut sudah dibangun sejak masa lalu dan hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo belum juga selesai.

"Sebetulnya bukan mangkrak, hanya tertunda. Jadi dari total 34 proyek itu ada 23 proyek yang bisa dijalankan lagi, 11 proyeknya itu dihentikan karena masih bahan baku dalam arti masih tanah belum ada progresnya," tutur Made saat berkunjung ke kantor Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurut Made, nilai total investasi 34 pembangkit listrik tersebut mencapai Rp 11,2 triliun, namun jika yang diteruskan sebanyak 23 proyek maka diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 9,2 triliun.

"‎Total kapasitas dari 34 proyek itu 623 Megawatt (Mw), yang besar kapasitasnya hanya 2x50 Megawatt di Pontianak, sisanya itu kecil-kecil, ada yang 2x5 Megawatt," tutur Made.

‎Direktur Bisnis Regional Maluku-Papua PLN, Haryanto W.S menambahkan, dalam melanjutkan proyek pembangkit listrik yang tertunda maka PLN didamping oleh Kejaksaan Agung serta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4P) untuk memenuhi aspek legalnya.

"PLN juga didampingi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)‎ untuk menilai alat mana yang dibisa dipakai atau tidaknya kemudian kita biayai (pergantian alatnya)," tutur Haryanto di tempat yang sama.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan terdapat 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak, yang mayoritas berada di daerah-daerah terpencil dan meminta PLN untuk melanjutkan proyek tersebut dengan serius.