Jokowi: 5 Persen Saham Freeport Jatah Rakyat Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walaupun negoisasi dengan PT Freeport Indonesia belum juga tuntas, pemerintah telah mempersiapkan tahapan penguasaan tambang Freeport ke Indonesia.

Tahapan tersebut antara lain berkaitan dengan kepemilikan saham.

Pemerintah masih tetap ngotot agar 51% saham Freeport dimiliki Indonesia.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, selain saham yang lebih mayoritas, Indonesia nantinya juga ingin di setiap lini manajemen, putra Indonesia bisa menjadi pemimpin di perusahaan tersebut.

"Misal, direktur operasional, direktur keuangan, Indonesia harus jadi lead, direktur, mereka jadi wakil, CEO juga Indonesia, orang Indonesia banyak yang bisa," katanya di Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Selain persiapan tersebut, Luhut mengatakan, pemerintah juga sudah mulai membicarakan pembagian pengelolaan Freeport untuk Pemerintah Daerah Papua dan masyarakatnya.

Baca: Negosiasi dengan Freeport Alot, Bisa Berlanjut Sampai 3 Bulan ke Depan

Dalam pembicaraan tersebut, Luhut mengatakan, Presiden Jokowi telah memberikan isyarat akan memberikan 5 persen saham Freeport untuk Papua.

"5% itu sedang diatur apakah deviden dibayar supaya uang bisa digunakan untuk pendidikan, peternakan dan masyarakat di sana bisa mendapatkan manfaat atau apa," katanya.

Luhut mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya menyelesaikan negoisasi dengan Freeport. Dalam negosiasi tersebut, pemerintah menyatakan, tetap ingin 51% saham Freeport jatuh ke Indonesia

Reporter: Agus Triyono