Pemerintah Diminta Lebih Berpihak ke PKL dan Usaha Kerakyatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Asosiasi PKL Indonesia (APKLI), Ali Mahsun meminta Presiden Jokowi untuk mencabut visi ekonomi yang dinilai merugikan rakyat dan para pedagang kaki lima (PKL) di tanah air.

"Kita sampaikan ke Presiden untuk kembali ke kita, jalankan UUD 45. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan ke Presiden cabut kebijakan dereguliasi izin ritel modern, yang sudah masuk pelosok kota, pedesaan, ini membunuh ekonomi rakyat kita," kata Ali dalam keterangan yang diterima, Selasa (2/5/2017).

Untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, pihaknya juga meninta pemerintah meninjau izin ritel modern yang semakin menggerus PKL.

Pihaknya juga meminta agar Presiden Jokowi melakukan revolusi PKL Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden ke pemerintah daerah merealisasikan Perpres 125 tahun 2012 tentang pemberdayaan PKL.

"Presiden harus beri perintah segera terbitkan Perda," ujarnya.

Dia juga meminta agar Presiden Jokowi mewujudkan lima instrumen PKL, satu di antaranya menyediakan lahan usaha bagi PKL agar dapat diberdayakan.

"Kemudian kedua, pak Jokowi atau pemerintah harus memastikan dana Rp 110 triliun dana KUR untuk PKL, sebagian besar bank masih mensyaratkan agunan untuk PKL," tuturnya.

Jika dana Rp 110 triliun itu bisa diakses PKL lanjut dia, maka 15 juta ekonomi rakyat akan tercipta sehingga pengangguran dapat berkurang.