Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap Bank Perkereditan Rakyat (BPR) di daerah dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, hingga akhir tahun lalu jumlah usaha dan perusahaan sebanyak 26,21 juta pihak.

Namun, sebanyak 98,33 persen merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi.

"Mereka berkontribusi besar di saat situasi normal, sejak 30 tahun sampai sekarang, jumlah UMKM dan kopersasi di Indonesia masih 98,33 persen," kata Iskandar di sebuah acara yang digelar Warta Ekonomi, kemarin.

Menurutnya, pada dasarnya upaya memerangi kemiskinan sangat membutuhkan peran BPR yang strategis hingga pelosok desa, dimana masyarakat miskin mengalami keterbatasan mengakses lembaga keuangan formal seperti bank besar.

BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan akses keuangan.

Iskandar menambahkan, BPR berperan penting dalam ekonomi mikro, karena lokasi yang dekat dengan masyarakat dan proses yang cepat.

"Ini membuat masyarakat berminat untuk meminjam, dengan proses yang sangat mudah menjadi solusi juga bagi masyarakat," ucapnya.

Sejauh ini, pertumbuhan BPR sangat positif, namun diperlukan adanya penguatan terkait lembaga permodalan modal dan sumber daya manusia.

"Kami berharap banyak kepada BPR untuk berkecimpung mengentaskan kemiskinan," tuturnya.