Pemerintah terus  melakukan pemberdayakan dan peningkatan  perlindungan bagi para pedagang kaki lima ( PKL) yang merupakan  pelaku usaha ekonomi informal yang menggerakan perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah adalah pelaksanaan program pelatihan kewirausahaan (entrepreneur) dan program jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi para PKL.

“Untuk meningkatkan  aspek kesejahteraan dan pelindungan sosial bagi PKL diperlukan kerjasama dan koordinasi semua pihak agar setiap upaya pembinaan, pelatihan  dan penataan PKL dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis,” kata kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sahat Sinurat, dalam keterangan tertulisnya di Kantor, Jakarta pada Kamis (04/05/2017).

Sahat mengatakan upaya pemberdayaan PKL terus dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggelar program pelatihan kewirausahaan dengan melatih tenaga kerja muda untuk menjadi wirausahawan atau entrepreneur, meskipun pelatihan ini tidak dikhususkan untuk PKL.

“Kita terus melakukan pelatihan dan pendampingan kepada para wirausaha muda dan PKL  sejak awal dengan membekali mereka dengan keahlian/ kompetensi dan mental wirausaha sangatlah penting untuk tetap bertahan dan berkembang,” kata Sahat.

Sahat menambahkan penataan  PKL juga harus mendapat perhatian khusus dari semua Pemda. Tata kota boleh dilakukan dengan baik tapi harus ada solusi penempatan kaki lima yang baik. 

Keberadaan PKL memberikan manfaat dalam, mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat, menyerap lapangan kerja, dan penyangga ekonomi,

Lebih lanjut, Sahat menjelaskan pemberdayaan PKL sendiri telah diatur  dalam Peraturan Presiden (PP) No. 125 tahun 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dan dtindaklanjuti  Permendagri No.41/2012 mengenai Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

“Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan dengan melibatkan juga Sekretariat Kabinet dan pihak terkait untuk penataan dan pemberdayaan PKL. Namun Sesuai pasal 14 Perpres No.125/2012 menyebutkan Ketua Tim Koordinasi adalah Kementerian Dalam Negeri , sedangkan sektor lain sebagai pendukung,” jelas Sahat.

Jaminan Sosial

Dalam memberikan perlindungan sosial , Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Permenakertrans No  5 tahun 2006 yang menjadi Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja sehingga para PKL dapat mengikuti Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan mengikuti program tersebut, PKL dapat terlindungi baik kesehatan maupun keselamatannya dalam bekerja.

“Program  jaminan sosial  ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja informal , termasuk para PKL sehingga mereka mendapatkan rasa tenang dan aman dalam berusaha dan merasa terlindungi seperti pekerja formal, “ kata Sahat.

Peserta yang ikut dalam program bukan penerima upah ini akan memperoleh tiga manfaat.

Di antaranya jaminan kecelakaan kerja. Jika terjadi kecelakaan maka peserta bisa dilindungi hingga sembuh tanpa batas biaya.

Manfaat selanjutnya, jaminan biaya kematian. Jika meninggal dunia, apakah karena sakit atau yang lain maka akan diberikan dana perlindungan serta dilindungi juga dengan jaminan hari tua.(*)