TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah pemerintah mengendalikan stok dan harga bahan kebutuhan pokok terutama dalam menyambut bulan puasa dan Lebaran tahun ini mulai menampakkan hasil.

Paling tidak, harga gula pasir, daging dan minyak goreng berangsur stabil sejak dilaksanakan kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Namun, bukan tidak mungkin kebijakan tersebut mengusik kelompok-kelompok tertentu yang selama ini menangguk untung dari karut-marutnya mata rantai distribusi dan ketiadaan informasi stok barang.

Pengamat kebijakan publik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Suwidi Tono menjelaskan, sikap tegas pemerintah akan berhadapan dengan kelompok mafia pangan. “Kalau pemerintah bisa tegas, harga akan stabil, dan akan tidak ada lagi itu yang namanya mafia pangan,” kata Suwidi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Suwidi juga mengingatkan beberapa cara yang mesti ditempuh pemerintah untuk melawan mafia pangan, seperti memperketat pengawasan terhadap sirkulasi kebutuhan pokok yang masuk ke Jakarta.

"Selain pengawasan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah tegas mengambil tindakan, seperti menutup ritel modern yang ketahuan nakal, cabut izin pedagang, dan kenakan pasal berlapis. Kalau itu bisa diterapkan, mereka (mafia pangan) pasti akan jera," kata Suwidi.

Menurut pengamat ekonomi dari Instituf for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, stabilitas pasokan dan harga menjelang puasa dan Lebaran ini bisa dibilang sebuah prestasi. Walau demikian, menurutnya pemerintah tidak boleh lengah dan harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

“Problem kita selama ini menjelang Ramadhan adalah selalu bahwa stok cukup, tetapi mengapa di injury time selalu berfluktuasi. Artinya, harus dipastikan ada instrumen pemerintah yang benar-benar bisa mengintervensi pasar komoditas kita. Ternyata pengalaman kita selama ini, stok yang cukup itu tidak cukup,” jelasnya.

Adapun stok pangan cukup yang dianggap tidak cukup itu menurutnya karena ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni distribusi dan pemegang stok yang tidak diintervensi pemerintah yang memiliki ruang untuk melakukan spekulasi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam berbagai kesempatan telah memberi peringatan keras terhadap tindakan spekulasi dan penimbunan.

Selain itu, Enggartiasto tampak intensif melakukan kordinasi dan inspeksi langsung ke pasar-pasar di seluruh Indonesia. Pada Kamis (4/5), Mendag menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri dan jajaran kepolisian seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu.

Mendag bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengunjungi Pasar Kosambi, Bandung. Enggar menjamin tidak akan memberikan peluang bagi para spekulan untuk bermain.

"Sudah ada kesepakatan dengan produsen bahwa Kementerian Perdagangan berwenang menggelontorkan stok jika harga merangkak naik. Jadi, spekulan tidak akan mendapatkan keuntungan," tandasnya.

"Harga komoditas gula, minyak goreng, dan daging di pasar rakyat mulai memperlihatkan adanya penurunan menyusul penetapan harga eceran tertinggi yang diterapkan di ritel-ritel modern. Kami ingin benar-benar memastikan bahwa rakyat bisa memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," jelas Mendag.