TRIBUNNEWS.COM, PARAPAT - Pengembangan pariwisata nasional menjadi salah agenda pembangunan prioritas pemerintah sampai dengan tahun 2019.

Destinasi pariwisata ditargetkan mampu mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara, membuka 13 juta lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi hingga 15 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) secara nasional.

Kawasan Pariwisata Danau Toba yang terbentang di 8 kabupaten di Sumatera Utara adalah salah kawasan yang diprioritaskan pembangunannya.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro, menekankan pentingnya disiplin proses perencanaan destinasi tersebut. Untuk itu, sebanyak 80 perencana pun dilibatkan.

"Dengan melibatkan 80 perencana dari seluruh Indonesia, rencana pariwisata Danau Toba mendapatkan masukan dari berbagai keahlian dan pengalaman di daerah lain," ujar Bernardus melalui keterangan tertulis yang diterima KompasProperti, Senin (15/5/2017).

Dengan fokus pada peningkatan 3A yaitu Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas, percepatan pembangunan destinasi wisata dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Destinasi ini ditargetkan mampu menarik 1 juta wisatawan mancanegara dan membawa total investasi 1 miliar US Dollar.

Upaya pencapaian target besar ini tentu saja membutuhkan suatu proses perencanaan yang berkesinambungan dan melibatkan banyak aktor.

Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BPODT) sebagai koordinator dan katalisator pembangunan wisata bekerja sama dengan IAP.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui kegiatan Collaborative Planning Workshop (CPW) di Hotel Inna Prapat, Senin (15/5/2017).

Tujuannya, untuk menerapkan terobosan baru dalam pendekatan perencanaan pengembangan kawasan, yaitu perencanaan kolaboratif.

Model ini bertujuan meningkatkan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan pariwisata Danau Toba.

"Karena disadari bahwa anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk mendanai program-program pengembangan wisata dalam jangka panjang," kata Bernardus.

Agar kontribusi dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat semakin meningkat, maka perlu suatu pendekatan perencanaan yang memfasilitasi proses komunikasi antar aktor tersebut secara berkelanjutan, efektif, dan tepat guna.

Proses perencanaan yang inklusif akan membangun kepercayaan (trust) antar aktor pembangunan.

Selain profesional, hadir pula 8 perwakilan dari kementerian/lembaga, 8 perwakilan daerah kabupaten, 1 perwakilan provinsi, dan puluhan dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan pariwisata Danau Toba.

Pembahasan

Selama kegiatan tersebut berlangsung, ada dua poin utama yang dibahas. Pertama adalah masalah wisata dari aspek Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Kedua, langkah-langkah dalam mengatasi akar persoalannya.

Dalam hal Aksesibilitas, isu yang mengemuka adalah ketiadaan sistem infrastruktur yang cocok dengan pola mobilitas wisatawan.

Sedangkan dalam hal Amenitas, akar persoalan terletak pada minimnya investasi sarana wisata.

Adapun dalam hal atraksi, akar persoalan terletak pada kualitas produk wisata yang dipasarkan.

Langkah kunci yang diusulkan adalah pembentukan dapur bersama dalam keterpaduan perencanaan dan pemograman infrastruktur secara berkesinambungan.

Dapur ini menjadi penyedia data dan informasi terkait keputusan pembangunan wisata Danau Toba.

"Pemerintah diharapkan dapat memfokuskan pada pentingnya proses perencanaan dalam setiap rencana pembangunan strategis. Pola proses perencanaan kolaboratif ini bisa menjadi model yang cocok diaplikasikan ke kawasan-kawasan prioritas lainnya," tuntas Bernardus.(Arimbi Ramadhiani)