Pemerintah Diminta Bereskan Sengketa Panas Bumi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Forum Peduli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Romadhon Jasn meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan sengketa usaha panas bumi yang melibatkan BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan perusahaan swasta, PT Bumigas Energi.

"Pemerintah harus bantu menyelesaikan masalah sengketa mengenai panas bumi, dan jangan merugikan keuangan negara atau pun aset BUMN," kata Romadhon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/5).

Menurut Romadhon, berkepanjangannya sengketa yang terjadi antara Bumigas dengan Geo Dipa telah menghambat program listrik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sengketa yang terjadi selama ini telah menghambat berjalannya proyek pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha, yang merupakan bagian dari program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II," katanya.

Padahal, menurut Romadhon, proyek-proyek yang dikerjakan BUMN ini merupakan bagian dari program Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW.

Bukan itu saja, proyek ini juga merupakan aset negara, sehingga tindakan yang dilakukan swasta Bumigas terhadap BUMN ini berpotensi merugikan keuangan negara.

(Hendra Gunawan)