TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Kejadian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang lalai dalam menjalankan tugas oleh lembaga antirasuah (KPK) beberapa waktu lalu, tidak bisa serta merta kemudian dijadikan sarana untuk menghukum BPK secara kelembagaan.

Silahkan KPK bekerja menuntaskan kasus OTT tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun masih percaya bahwa secara kelembagaan BPK masih kredibel.

Baca: KPK Tetapkan 4 Tersangka dalam Suap Auditor BPK, di Antaranya Rochmadi Saptogiri dan Irjen Kemendesa

Karena mekanisme yang dibangun, sistem kerja dan tata kelola di lembaga yang mempunyai tugas sebagai supreme auditor keuangan negara tersebut sudah terbangun dengan baik.

Ada kelemahan itu pasti karena setiap sistem yang dibangun oleh manusia pasti punya kesalahan.

"Saya meminta Ketua BPK segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengingatkan kembali seluruh pejabat dan pegawai BPK disetiap tingkatan di seluruh Indonesia untuk menjaga marwah dan kehormatan lembaga," kata Misbakhun di Jakarta, Minggu (28/05/2017).

Menurut Misbakhun, harus dilawan pendapat yang hendak dibangun dengan mengatakan bahwa opini hasil audit BPK yang selama ini merupakan indikator kinerja para pengguna keuangan negara, bisa di"transaksikan".

"Saya masih pada keyakinan bahwa opini hasil audit BPK memang bagian dari sistem audit yang didasarkan pada program audit dan kertas kerja pemeriksaan yang berbasis pada kinerja keuangan dan kinerja operasional masing-masing lembaga negara yang di audit oleh BPK. Sehingga opini yang dihasilkan memang layak dan kredibel," terang politisi Partai Golkar itu.

Sebagai mitra kerja BPK, Misbakhun sebagai anggota Komisi XI tahu bagaimana upaya BPK secara kelembagaan untuk meningkatkan kualitas para auditornya, sistem pelatihan yang terpadu dan bagaimana sistem audit berbasis IT sedang dibangun di BPK.

Termasuk perbaikan-perbaikan sektor lainnya yang secara menyeluruh adalah membangun sistem kelembagaan BPK yang kuat dalam tata kelola.

"Dukungan Ketua BPK kepada KPK untuk melakukan proses hukum atas kejadian OTT tersebut juga menjadi bukti bahwa secara kelembagaan BPK serius membangun sistem yang kredibel dan jauh dari korupsi. Saya memberikan apresiasi atas langkah-langkah Ketua BPK tersebut," pungkas Misbakhun. 

Penulis: Yulis Sulistyawan