Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Total aset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga akhir April 2017 mencapai Rp 79,3 triliun atau tumbuh 8,68 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 73,0 triliun.

Direktur Eksekutif Keuangan LPS, R Budi Santoso mengatakan, bentuk aset LPS ini didominasi atau 96,2 persen berupa penempatan investasi, yaitu sebesar 76,3 triliun, sisanya dalam bentuk kas dan piutang sebesar Rp 2,7 triliun, aset tetap sebesar Rp 111,7 miliar, dan aset lainnya sebesar Rp 183,5 miliar.

Selama Januari - April 2017, kata Budi, LPS juga membukukan pendapatan sebesar Rp 6,9 triliun yang sumbernya berasal dari pendapatan premi Rp 5,02 triliun, hasil investasi Rp 1,83 triliun, claim recovery Rp 1,5 miliar, dan pendapatan lainnya Rp 27,3 miliar.

"Sesuai dengan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), pada saat krisis LPS dapat menerbitkan obligasi guna pendanaan penanganan krisis," ujar Budi, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Ferdinan D Purba menyampaikan, sejak beroperasi 2005 hingga akhir Mei 2017, LPS telah menanganani klaim terhadap 79 bank yang dicabut izin usahanya dan 76 bank di antaranya telah selesai proses rekonsiliasi dan verifikasi (rekonver).

"Dari 79 bank tersebut, jumlah klaim layak bayar mencapai Rp 1,2 triliun," ucap Ferdinan di tempat yang sama.

Selama 2017 ini, LPS telah melakukan penanganan tiga bank, semuanya BPR, yang dicabut izin usahanya, yaitu di Deli Serdang, Jakarta dan Sidoarjo, dengan total simpanan Rp 24 miliar.

Untuk simpanan yang tidak layak bayar sebesar Rp 314 miliar (hingga Mei 2017) dengan penyebabnya sebagian besar karena bunga simpanannya di atas LPS Rate.

"Lainnya disebabkan karena tidak ada aliran dana masuk dan menjadi penyebab bank tidak sehat," tuturnya.