TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mempunyai hak untuk mengawasi dan mengizinkan sebuah perusahaan yang go public untuk melakukan Right Issue diharapkan tidak mempersulit PT Evergreen Invesco Tbk (GREN).

Diketahui PT Evergreen Invesco Tbk menjanjikan akan memberikan suntikan dana kepada Asuransi Jiwa Bumiputera (AJ Bumiputera) sebesar Rp 2 triliun melalui right issue pada tahun 2017 yang diikat dengan sebuah perjanjian bisnis.

"Dan sebaiknya OJK sebagai badan jangan memperlambat atau terlalu mempersulit GREN dalam melakukan Right Issue," ujar Direktur Kajian Ekonomi dan Keuangan Indonesia Development Monitoring (IDM), Ferdinand Situmorang dalam pernyataan persnya, Jumat(16/6/2017).

Ferdinand juga memberi masukan kepada GREN agar segera melaksanakan right issuenya dan jangan terkesan menunda-nunda karena akan semakin memperberat beban PT Asuransi Jiwa Bumiputera yang sedang membutuhkan dana segar.

Fredinand mengetahui melalui RUPSLB 2017 Evergreen Invesco setuju right issue senilai Rp 5 triliun.

Evergreen Invesco Tbk (GREN) berencana menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue pada tahun 2017 setelah batal melakukan aksi korporasi tersebut tahun 2016.

Bahkan, Evergreen akan menerbitkan 50 miliar saham baru.

Salah satunya hasil dana dari right issue tersebut digunakan untuk mengambil alih aset-aset AJB Bumiputera.

Perusahaan akan menggunakan dana hasil rights issue tersebut untuk pengembangan usaha anak perusahaan sekaligus membayar kembali pembiayaan yang diperoleh dari pihak yang dipergunakan untuk pengembangan bisnis anak usahanya.

Namun hingga hari ini tak kunjung juga tanda-tanda akan melakukan right issue, padahal dalam prospektus GREN pengambilalihan aset AJB Bumiputera sudah diumumkan tentu saja memberikan dampak positif terhadap kinerja saham GREN di pasar modal.

"Karena itu Evergreen harus serius untuk bisa memenuhi semua persyaratan kepada OJK agar bisa melakukan Right Issue. Karena jika tertunda tunda akan menambah berat beban kewajiban keuangan AJB Bumiputera kepada pemegang polis AJB Bumiputera," ujar Ferdinand.