TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk mempercepat proses perzinan investasi dengan hitungan jam, tanpa harus menunggu sepekan atau bahkan tahunan izin tersebut dikeluarkan.

"Perlu saya ingatkan lagi, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul tolong diperbaiki total, jangan sampai masih saya dengar ngurus izin berbulan-bulan, lebih dari satu tahun. Zaman, IT (teknologi informasi), ngurus masih minggu, bulan, apalagi setahun, sangat memalukan," tutur Jokowi‎ dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2017, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

‎Sistem yang sudah terkoneksi dengan dengan internet antardaerah, lembaga maupun kementerian, maka sepatutnya dapat terselesaikan dengan cepat dalam memproses perizinan di berbagai wilayah.

"Urus (perizinan) harusnya sudah jam, bagaimana ubah sistem agar izin itu bisa keluar dalam kurun waktu jam. Di BKPM itu, ngurus izin tiga jam untuk sembilan izin," ucap Jokowi.

‎Menurut Jokowi, perizinan di BKPM pusat harus dicontoh oleh kepala daerah yang ruang lingkupnya lebih kecil dibandingkan pemerintah pusat, agar rencana investasi yang masuk ke dalam negeri dapat terealisasi dengan cepat.

"‎Jadi daerah mustinya lebih cepat dari ini (3 Jam untuk 9 izin), dengan ruang lingkup lebih kecil, harusnya bisa. Kalau masih saya dengar izin itu masih mingguan apalagi tahunan, ditertawakan kita nanti," papar Jokowi.