TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia dan pemerintah kembali menggulirkan rencana melakukan redenominasi rupiah.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap isu ini tak punya urgensi sama sekali di tengah kesulitan ekonomi.

"Kunci untuk melakukan redenominasi, selain indikator-indikator makro ekonomi yang sering dikemukakan BI dan Menko Perekonomian, pertama-tama adalah kepercayaan publik yang tinggi pada pemerintah," ungkap Fadli, Sabtu (29/7/2017).

Selama ini Fadli menilai kebijakan ekonomi pemerintah tidak kredibel dan mudah berubah-ubah.

Fadli memberi contoh seperti ancaman Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyandera 5.000 peserta tax amnesty kemarin.

"Kebijakan redenominasi tak akan dipercayai masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Penting sekali untuk mendapatkan dukungan KADIN, pelaku bursa, dan pelaku ekonomi lainnya, selain tentu saja masyarakat secara umum," kata Fadli.

Selain soal kepercayaan dan kredibilitas, Fadli menceritakan kesuksesan redenominasi sejauh ini memang hanya terjadi pada negara-negara yang jumlah penduduknya kecil dan luas wilayahnya juga sempit, seperti Bulgaria atau Turki.

"Sedangkan negara-negara dengan jumlah penduduk besar dan berwilayah luas, seperti Rusia, misalnya, banyak yang gagal menerapkan kebijakan ini. Ini harus jadi catatan," kata Fadli.

Politisi Gerindra itu mengatakan pada akhirnya bisa atau tidaknya kebijakan redenominasi dilaksanakan sangat tergantung pada kinerja pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional.

"Jika pemerintah dan BI gagal mengendalikan variabel-variabel utama ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau pengangguran, gagasan redenominasi pasti gagal," kata Fadli.