TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sejumlah pelaku usaha menilai program tol laut yang digagas pemerintah masih jauh dari target yang ditetapkan. Bahkan yang terjadi, banyak pelaku usaha pelayaran swasta mulai kesulitan bersaing, karena rute yang dilalui program tol laut sama dengan jalur yang sudah dirintis pelaku usaha swasta.

“Selama hampir dua tahun berjalan, banyak program tol laut yang salah sasaran. Pelaku usaha swasta juga kesulitan bersaing jika jalurnya sama dengan tol laut, karena swasta tidak disubsidi,” tegas Asmary Herry, Ketua Komisi Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan KADIN saat dihubungi.

Asmary menambahkan selama ini penentuan jalur tol laut dengan mekanisme tender yang ditentukan pemerintah sangat kaku. Khususnya mengenai jalur dan ketentuan besaran kapal yang akan dijadikan kapal tol laut. Hal ini menyebabkan tidak banyak peminat dari swasta untuk tender jalur tol laut.

“Seharusnya pemerintah tidak kaku menetapkan jalur tol laut dan kapal yang dijadikan sarananya. Sinergikan saja, dengan demikian tidak perlu pemerintah membangun 100 kapal baru khusus tol laut,” tuturnya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan pelayaran swasta yang sudah lebih dulu melayari jalur yang ditentukan sebagai jalur tol laut, ada tiga keuntungan yang diperoleh. Pertama, subsidi tol laut menjadi terarah. Kedua, memberdayakan swasta yang merupakan aset negara yang telah memberikan manfaat ekonomi. Ketiga, menjaga kompetisi bisnis yang sehat.

“Kalau sistem tender tol laut masih seperti ini, mau sampai kapan pemerintah kuat memberikan subsidi? Begitu dana kurang, subsidi dipotong, padahal pemerintah harus melayani ke daerah yang tidak komersial,” ujar Asmary.

Menurutnya, tol laut dengan subsidi dari pemerintah dengan sistem sekarang ini biayanya sangat besar. Hal ini bisa dihemat jika pemerintah mau bersinergi dengan swasta. Mengenai mekanisme penetapan swasta yang sudah lebih dulu melayari rute tersebut, hal ini dapat diserahkan ke pemerintah.

Misalnya perusahaan swasta X, mereka sudah melayari jalur Surabaya-Ambon. Nah, ternyata pemerintah menetapkan membuka rute pelayaran tol laut Surabaya-Ambon-Pulau Buru, PP. Sebaiknya pemerintah tinggal memberikan rute tersebut kepada perusahaan X yang sudah lebih dulu ke Ambon, mereka tinggal melanjutkan ke Pulau Buru.

“Biaya yang disubsidi pemerintah hanya dari Ambon-Pulau Buru PP. Dengan demikian biaya subsidinya bisa lebih murah, menghemat biaya APBN tentunya,” jelas Asmary. Tahun ini nilai subsidi tol laut mencapai Rp 380 miliar, membengkak dibandingkan tahun lalu Rp 200 miliar.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menilai program tol laut pemerintah untuk mengurangi disparitas harga dapat lebih efektif jika rute-rute tol laut digabung dengan rute-rute milik pelayaran swasta yang sudah lebih dulu melayari rute tersebut, yakni dengan memberikan juga subsidi kepada perusahaan swasta.

“Saya rasa akan lebih baik kalau rute-rute tol laut itu kita kombinasikan dengan rute pengusaha pelayaran swasta, sehingga akan lebih efektif dan efisien,” kata Carmelita

Carmelita menambahkan sebelum adanya Tol Laut, anggota INSA sudah menjalani trayek-trayek reguler ke banyak pelabuhan yang sudah terbangun ekonominya. Adapun Tol Laut harusnya menjalani trayek lain yang belum terbangun ekonominya.

“Jadi harus dibedakan antara jalur reguler dan jalur tol laut. Karena Tol Laut adalah trayek ship promote the trade, trayek untuk membangun ekonomi dengan subsidi,” tuturnya.