TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait transaksi non tunai di semua ruas tol di Indonesia pada Oktober
mendatang.

Kebijakan tersebut juga menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang menginginkan agar semua transaksi pembayaran di jalan tol dilakukan dengan aplikasi sensorik yang bisa terhubung dengan akun di bank.

Menurut Kepala BPJT, Hery Triasaputra Zuna, hingga Juni 2017, pangsa transaksi non tunai di jalan tol ini baru mencapai 28 persen untuk skala nasional. Oktober, ditargetkan pangsa transaksi non tunai
100 persen.

“Ada sua sisi, secara alami kita dorong, tadi adanya insentif dan lain-lain, namun dengan aturan juga ditetapkan Oktober 2017 nanti, adalah 100 persen non tunai. Ini semacam transisi juga, dari sisi
manfaat ada yang meragukan gak kalau itu lebih baik?” ujar Hery di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Senin (15/8/2017).

Oleh karena itu, Hery juga masih mempelajari terkait kendala-kendala yang ditemukan di lapangan seperti pembiayaan top upnya yang bisa dibuat lebih murah, keengganan pengguna jalan tol untuk mengganti
bank, hingga alat sensor yang masih terus dievaluasi, namun ditargetkan semuanya akan selesai pada Oktober.

Hery menambahkan, sistem elektrifikasi ini, akan mampu menghemat waktu antrean saat transaksi pembayaran di gerbang tol.

“Kemacetan di gerbang mestinya berkurang banyak ya, karena transaksi non tunai itu kan kurang dari 4-5 detik, tapi kalau dia bayar tunai, harus kembalian, ini bisa 12 detik dan seterusnya,” jelas Hery.

Sementara itu, prinsip elektronifikasi ini diharapkan mampu menyinergikan pihak sepertti BPJT, BI, Perbankan secara meluas (multi issuer) untuk mengimplementasikan interkoneksi pembayaran secara nontunai melalui sistem SAM multi applet.