TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memilih BNI sebagai bank yang akan mengelola dana Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) KKP, menyalurkan kredit kepada mitra-mitra binaan KKP di industri Kelautan & Perikanan, hingga memberikan edukasi mengenai layanan perbankan kepada nelayan.

BNI memberikan pelayanan dengan prinsip Total Solution bagi KKP sehingga seluruh kebutuhan kementerian dalam pengelolaan keuangannya hingga pemberdayaan mitra-mitra binaannya dapat dibantu oleh BNI.

Kerja sama BNI dengan KKP ini ditandai dengan penandatanganan MoU dan beberapa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (25 Agustus 2017). Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Menteri Kelautan & Perikanan RI Susi Pudjiastuti dengan Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta.

Adapun Penandatanganan PKS dilaksanakan oleh Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati dengan Kepala Badan Riset & Sumber Daya Manusia (BPSDM) KKP, Direktur Utama Badan Layanan Usaha (BLU) KKP, dan dengan Direktur Utama Perinus.

MoU BNI dengan BPSDM KKP serta BLU KKP ini terkait tentang Penyaluran Dana APBN, Pemberian Fasilitas Kredit, Edukasi Layanan & Produk Perbankan, serta Dukungan Program Pemberdayaan Kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Adapun MoU antara BNI dengan Perinus diarahkan untuk Pemberian Fasilitas Kredit kepada nelayan binaan, pinjaman berbasis gaji, penyaluran kredit konsumer, hingga layanan cash management BNI.

Herry Sidharta menyampaikan bahwa, BNI juga memberikan berbagai solusi dan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya Percepatan penyaluran kredit program dan kredit umum baik secara langsung maupun lingkage kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan binaan KKP.

BNI juga siap melakukan pertukaran data dan Informasi, Layanan fungsi perbankan kepada Channeling Bank Administrating Bank pada proyek pinjaman dan atau hibah Luar Negeri.

BNI juga siap menyediakan layanan perbankan dalam lingkup kemitraan di bidang kelautan dan perikanan seperti pengelolaan dana melalui cash management, payroll, Kartu Pegawai Elektronik/ KPE, pengelolaan dana pensiun, kredit konsumen, hingga corporate individual credit card.

BNI pun dapat menyiapkan fasilitas pengelolaan dana APBN dan layanan perbankan lainnya. Dengan kerja sama tersebut akan dapat memberikan berbagai kemudahan kepada KKP dalam pengelolaan keuangannya sehingga akan tercipta efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan KKP.

Kerja sama ini semakin memperkuat pengelolaan dana Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui KKP oleh BNI.

Sementara itu, hingga Juli 2017 telah disalurkan kredit pada Sektor Kemaritiman sebesar Rp 14,4 triliun kepada 2.359 Debitur, yang terdiri atas sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 2,1 triliun kepada 2.004 Debitur, sementara sektor lainnya sebesar Rp 12,3 triliun untuk 355 debitur, yang didominasi oleh kredit dari segmen pengangkutan dan pelayaran (52%), galangan kapal (20%), budidaya & Penangkapan ikan (14%), Industri pengolahan dan perikanan (6%), perdagangan hasil perikanan (6%) dan konstruksi pelabuhan (2%).