TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menggelar Munas ke-5 di Hotel Kempinski, Jakarta, mulai Senin (28/8/2017) hingga Selasa (29/8/2017).

Ketua Umum DPP Apersi Anton R Santoso berharap keputusan Munas bisa membuahkan hasil bagi perkembangan organisasi.

Anton menjelaskan Munas hari kedua, Selasa (29/8/2017) beragendakan pemilihan ketua umum baru yang menggantikan posisinya selama ini.

Menurut Anton ada dua calon yang terdaftar, yakni Endang Kawijaya yang menjabat Sekjen DPP Apersi pada kepengurusannya dan Hendro Rosanto yang menjabat Wakil Ketua Umum (ketum).

"Munas ke-5 ini kami berharap pergantian ketum bisa mulus tidak ada pertentangan satu sama lain," kata Anton dalam keterangannya di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Ia berharap, siapapun yang terpilih menjadi ketua umum Apersi akan menjadi yang terbaik bagi organisas.

"Kepada ketua terpilih nanti, kita akan mengamanahkan untuk menyatukan kembali Apersi yang tercerai berai," ujar Anton.

Anton mengatakan, Munas tersebut baginya merupakan sebuah perhelatan akbar yang patut disyukuri.

Karena selama empat tahun kepengurusan Apersi saat dipimpinnya banyak dinamika yang ditemui baik persoalan internal maupun eksternal. 

"Saat 2013 saya terpilih, Apersi masih sedikit anggotanya, baru 9 DPD. Sekarang sudah 18 DPD dengan anggota aktif 390 pengembang yang membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Anton menegaskan, Apersi merupakan satu mitra utama pemerintah terkait program 1 juta rumah yang digagas Presiden Jokowi.

Dikatakannya, pada munas ke-5 ini program tersebut merupakan satu wacana penting yang dibahas. 

"Sudah sekitar 50-60 ribu unit rumah kita suplay ke pasar untuk MBR dengan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Pemerintah Jokowi," katanya.

Pihaknya pun mengapresiasi pemerintah saat ini tidak hanya membuat target tetapi juga melajukan upaya agar target dicapai. 

Meski memuji perbaikan regulasi yang dilakukan pemerintah, Anton juga mengatakan masih ada sejumlah kendala yang ditemui anggotanya sebagai pengembang dalam membangun rumah untuk MBR.

Termasuk soal harga tanah yang tinggi, kesulitan dana bagi pengembang, hingga penerapan kredit konstruksi.

"Kita minta kredit konstruksi dibedakan bunganya dengan kredit konstruksi untuk rumah komersial, demikian juga dengan bunga KPL yg lebih murah, sehingga para pengembang mendapat insentif," katanya.