TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan harapannya agar masalah hukum yang menimpa BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan cepat terselesaikan, sehingga dapat membantu ketahanan energi nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Wapres JK saat menggelar pertemuan dengan dengan manajemen PT Geo Dipa Energi, dalam rangka mengetahui perkembangan terakhir perusahaan BUMN tersebut, di Istana Wapres, Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Jusuf Kalla mengharapkan agar proyek panas bumi ini tidak terbengkalai. JK juga pernah datang langsung ke lapangan panas bumi Patuha (Jawa Barat) yang dikelola oleh Geo Dipa.

"Wapres RI benar-benar concern dengan permasalahan yang dihadapi oleh Geo Dipa, karenanya beliau ingin masalah hukum yang ada itu cepat terselesaikan," kata Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim dalam keterangannya.

Harapan Wapres JK itu disambut dengan sangat baik oleh seluruh Direktur dan Komisaris Utama Geo Dipa yang hadir dalam pertemuan tersebut.

"Pada dasarnya, kami (GeoDipa) ingin berkontribusi untuk penambahan listrik dari panas bumi ini, terutama untuk menjaga ketahanan energi nasional dari energi baru terbarukan," kata Riki.

Riki menambahkan, bahwa pihaknya juga menyampaikan beberapa hal saat dipanggil Wapres ke kantornya, bahwa untuk kapasitas produksi yang sudah dicapai saat ini adalah kurang lebih 100 MW per bulan dari kedua lapangan, Dieng dan Patuha.

"Kami juga menyampaikan bahwa Geo Dipa siap untuk melakukan ground breaking pembangunan Patuha 2, 3, 4 dan Dieng 2, 3, 4 segera setelah masalah hukum ini segera teratasi di tahun ini juga," katanya.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: JK ingin masalah hukum Geo Dipa cepat selesai