TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menilai pengembangan kota baru Meikarta akan membantu pemerintah dalam mengatasi backlog atau kekurangan perumahan.

Sebab, dengan harga mulai Rp 127 jutaan, Meikarta dapat dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah.

"Meikarta merupakan terobosan besar, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun dalam membantu pemerintah memangkas backlog rumah," ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Syarif Burhanuddin, saat menghadiri BTN Golden Property Awards 2017, Raffles Jakarta, Senin (11/9/2017).

Dia mengatakan, selain mampu membantu pemerintah mengatasi backlog, Meikarta juga memberikan multiplier effect yang sangat besar.

Karena sektor properti memiliki mata rantai dengan sekitar 170 subsektor lain. "Sehingga pembangunan Meikarta akan menggairahkan perekonomian yang sedang melambat,” kata Syarif.

Menurut dia, kesuksesan program sejuta rumah, sangat ditentukan suplai yang baik dari pengembang, baik melalui pembiayaan bank secara komersial maupun subsidi yang dibantu pemerintah untuk rumah murah.

"Pemenuhan 11,4 juta backlog perumahan membutuhkan terobosan dari BUMN dan swasta," tegasnya.

Syarif menambahkan, pemerintah siap bersinergi memberi semangat kepada pengembang dengan kebijakan yang memberi semangat dan mendorong pembangunan perumahan di Tanah Air seperti yang dilakukan Lippo Group, termasuk koordinasi implimentasi di pemerintah daerah yang bertanggung jawab secara riil pelaksanaannya.