Pemerintah Buat Dua Skema Pendanaan Kewirausahaan
“Kewirausahaan tetap menjadi program prioritas Kemenkop dan UKM pada 2018," ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM membuat skema baru program bantuan kewirausahaan di anggaran 2018. Skema itu disusun untuk memperluas peserta penerima bantuan kewirausahaan dari tahun sebelumnya.
“Kewirausahaan tetap menjadi program prioritas Kemenkop dan UKM pada 2018," ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, Kamis (14/9/2017).
Agus menjelaskan ada dua skema pendanaan yang akan diberlakukan pada Tahun Anggaran 2018 mendatang. Sskema Bantuan Pemerintah kepada Wirausaha Pemula (WP) dengan bantuan modal Maksimal sebesar Rp 13 juta.
Dalam skema ini, calon WP akan lebih dulu mendapatkan pelatihan. Kemudian peserta pelatihan akan diwajibkan membuat proposal atau rencana bisnis untuk dinilai kelayakannya.
“Wirausaha pemula kami targetkan mencapai 1700 hingga 1.800 peserta, yang sebelumnya direncanakan hanya 1.200 peserta,” kata Agus.
Sasaran penerimanya adalah para mahasiswa atau calon wirausaha dari berbagai daerah termasuk daerah tertinggal dan masyarakat berpendapatan rendah.
Karena itu, Agus mengharapkan para mahasiswa bisa memanfaatkan skema ini untuk menyiapkan diri sebagai calon wirausaha.
Agus mengatakan skema Bantuan Pemerintah untuk wirausaha pemula pada 2018 memang berbeda dengan skema WP 2017 yang menerapkan sistem e-proposal.
Tahun ini yang berlaku setiap calon WP mendaftarkan proposal secara online dan juga mensyaratkan sudah memiliki usaha minimal enam bulan dan memiliki sertifikat pelatihan.
Skema kedua untuk Tahun Anggaran 2018 adalah Bantuan Pinjaman yang harus dikembalikan atau bergulir melalui LPDB-KUMKM sebesar Rp 25 juta hingga Rp 50 juta. Skema Bantuan Pinjaman ini dengan sasaran para pengusaha muda termasuk pegusaha muda dengan bisnis berbasis IT atau Startup.
Dana yang dialokasikan untuk skema ini direncanakan sebesar Rp 100 miliar dan dikelola melalui manajemen LPDB- KUMKM.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.