TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian BUMN melihat PT PLN (Persero) telah menjalankan strategi dalam menjaga kondisi keuangan perseroan, sehingga dapat dipastikan perseroan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban utang.

Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah‎ mengatakan, PLN dalam korporasi telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan di antaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang serta jasa.

Menurutnya, kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan dipenuhi dari lembaga multilateral development bank, guna mendapatkan biaya dana lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progres kemanjuan proyek.

"Kondisi likuiditas PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan," ujar Edwin dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Edwin menjelaskan, surat Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM terkait risiko keuangan PLN, merupakan perhatian Kementerian Keuangan atas penerapan tatakelola yang aman adan sehat. Sehingga dapat disiapkan mitigasi guna program 35 Giga Watt (GW) tereksekusi dengan baik.

"Ini menunjukkan bahwa PLN mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pembangunan perekonomian," ucapnya.

Adapun progres 35 GW‎ yang dijalankan PLN hingga saat ini, Edwin merincikan :

1). Pada tahun 2015 masih terdapat 11 sistem (Sumbagut, Tanjung Pinang, Lampung, Belitung, Lombok, Kupang, Kalbar, Sulteng, Sultra, Sulutenggo, Jayapura) yang masih defisit dan saat ini sudah tidak ada lagi sistem yang defisit. Rasio Elektrifikasi saat ini mencapai 92,8 persen.

2). Penambahan kapasitas pembangkit tahun 2014-2016 sebesar 7.701 MW dan ditargetkan tambahan pada tahun 2017 sebesar 2.600 MW.

3). Penambahan transmisi tahun 2014-2016 sebesar6.800 KMS dan ditargetkan tambahan pada tahun 2017 sebesar 8.594 KMS.

4). Penambahan gardu induk tahun 2014-2016 sebesar10.025 MVA dan ditargetkan tambahan pada tahun 2017 sebesar 14.280 MVA.

5). Porsi penggunaan bahan bakar minyak dalam komposisi produksi tenaga listrik menurun dari 11,4 persen pada tahun 2014 menjadi 5,8 persen pada tahun 2017.

6). Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik telah menurun dari Rp 1.419/kWh pada tahun 2014 menjadi Rp 1.303/kWh pada tahun 2017.

"Dalam saat yang bersamaan, PT PLN (Persero) juga mengemban tugas PSO dimana selain menjual listrik bersubsidi kepada beberapa golongan pelanggan juga berupaya memberikan tarif yang mampu meningkatkan competitivenes bisnis dan industri," paparnya.