Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Diskusi Soal Top Up Fee Ternyata Belum Sepakati Besaran Tarif

“Dari sisi hitung-hitungan, biaya itu bisa muncul dari mana saja. Beberapa bank sampaikan biaya itu sebetulnya untuk infrastruktur"

Diskusi Soal Top Up Fee Ternyata Belum Sepakati Besaran Tarif
Kontan
Ilustrasi e-toll card 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menindaklanjuti aduan terkait biaya isi ulang (top up) uang elektronik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway), Ombudsman Republik Indonesia memanggil BI untuk mendengarkan keterangan, Senin (18/9/2017).

Tak hanya BI, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dadan Sumawiharja mengatakan, pihaknya juga mengundang pihak lain yang terkait dengan aduan ini.

Yakni, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), PT Jasa Marga (Persero), dan perbankan seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, dan BRI. 

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Dadan Sumawiharja mengatakan, diskusi antar beberapa pihak tersebut belum masuk ke besaran tarif yang ideal.

Namun demikian, menurut Dadan, berdasarkan keterangan BI, besaran tarif itu memiliki dua bandul, yakni Rp 0 sampai Rp 200.000 digratiskan fee untuk bank yang sama dengan kartunya, dan di atas Rp 200.000 dikenakan top up fee maksimal Rp 750 untuk bank yang sama, namun kalau beda atau menggunakan pihak ketiga maksimal Rp 1.500.

Baca: Banyak Kepala Daerah Korupsi, Parpol: Itu Salah Pemerintah

Baca: Daya Beli 40 Persen Warga Miskin Turun, Seperti Ini Dampak Buruknya

Adanya top up fee ini menurut Dadan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menambah infrastruktur uang elektronik. 

“Dari sisi hitung-hitungan, biaya itu bisa muncul dari mana saja. Beberapa bank sampaikan biaya itu sebetulnya untuk infrastruktur, tapi diskusi kami, kenapa infrastruktur ditanggung oleh konsumen? Kan bisnis bank yang lain bisa hasilkan keuntungan,” jelasnya di kantor Ombudsman, Jakarta (27/9/2017).

Menurut Dadan, dari pihak perbankan mengeluhkan bahwa banyak subsidi yang diberikan ke program ini. Misalnya untuk biaya kartu yang disubsidi oleh perbankannya sendiri.

“Kartu kan biayanya Rp 17.000 sampai Rp 20.000, tapi ada yang kayak BRI Rp 10.000, berarti dia subsidi kartu ini Rp 7.000. Tadi kami konfirmasi, tapi bank tadi malah bilang ini disubsidi,” ucapnya.

Dadan melanjutkan, dari pihak perbankan sendiri juga pernah ada yg meng-nolkan atau memberi subsidi 100% untuk biaya kartunya, tapi kemudian dampaknya justru negatif lantaran masyarakat jadi tidak memiliki budaya memiliki.

“Pernah gratis, tapi justru tidak ada budaya memiliki, jadi membuat orang beli lagi beli lagi. Padahal itu disubsidi,” jelasnya.

Reporter Ghina Ghaliya Quddus 

Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas