Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Defisit Terus Membengkak, BPJS Kesehatan Diprediksi Rugi Rp 10 Triliun

Defisit ini kian membesar lantaran terjadinya missmatch antara iuran BPJS dan pembiayaan klaim.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Defisit Terus Membengkak, BPJS Kesehatan Diprediksi Rugi Rp 10 Triliun
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Desy, warga Kota Depok menunjukkan kartu BPJS Kesehatan mandiri yang digunakan untuk berobat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 10 triliun tahun ini. Hal tersebut diungkap oleh Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Timboel mengasumsikan hal ini dengan melihat defisit BPJS Kesehatan yang sudah dialami sejak Januari hingga Agustus 2017 dengan nilai yang terus membengkak.

“Menteri Kesehatan memperkirakan defisit tahun ini hanya Rp 10 triliun, tapi melihat data hingga Agustus yang mencapai Rp 8,52 triliun saya kira defisitnya akan lebih besar,” jelas Timboel.

Sejak pertama kali program ini diluncurkan pada 2014 lalu, BPJS Kesehatanmemang selalu mengalami defisit.

Di 2014, defisit kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun, pada 2015 defisit meningkat menjadi Rp 5,7 triliun, dan 2016 desifit mencapai Rp 9,7 triliun.

Defisit ini kian membesar lantaran terjadinya missmatch antara iuran BPJS dan pembiayaan klaim.

Semester pertama 2017, iuran peserta tercatat hanya mencapai Rp 35,96 triliun, sementara pembiayaan klaim mencapai Rp 41,18 triliun. Artinya, rasio klaim mencapai 114%.

Berita Rekomendasi

Selama ini, defisit tersebut terus ditambal oleh negara dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

Baca: Pak Harto Saat Pengangkatan Jenzah Korban PKI: Pemuda Rakyat dan Gerwani Dilatih di Lubang Buaya

Baca: Pengiriman Paket Senjata dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bengkulu

Sementara itu, Irfan Humaidi, Staf Ahli Bidang Komunikasi Publik dan Partisipasi Masyarakat BPJS Kesehatan mengatakan, sejak awal terbentuk lembaga ini memang disusun dengan memiliki gap sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

“Kami ini dibentuk sebagai lembaga nirlaba, yang pengeluaran dan pendapatannya seimbang, jadi tidak mencari margin keuntungan,” kata Irfan.

Hingga September, Irfan memperkirakan sudah ada lebih dari 182 juta jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar, dan lebih dari 2.200 rumah sakit yang berpartisipasi.

“Jumlah rumah sakit yang ikut mayoritas justru dari swasta, kira-kira 1.200 rumah sakit,” lanjut Irfan.

 
Reporter: Anggar Septiadi 

Sumber: Kontan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas