TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BPJS Kesehatan diperkirakan mengalami defisit Rp 9 triliun hingga akhir 2017 ini. Pemerintah mencari berbagai mendapat sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan di 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mngatakan, pohaknya sudah memilih cukai rokok sebagai dana talangan untuk iuran BPJS Kesehatan.

"Banyak orang sakit disebabkan merokok sehingga (cukai) menjadi salah satu solusi dianggap logis. Penerimaan negara berasal dari barang hasil tembakau," ujar Sri Mulyani di kantor Kemenko bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Sri Mulyani memaparkan jika anggaran masih kurang, maka akan diambil dari APBD masing-masing daerah. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Baca: Paradise Paper Menyebut Nama Prabowo, Mamiek dan Tommy Soeharto

"Hitungannya akan lihat dan lakukan bersama Mendagri agar 2018 nanti APBD sudah ada pencantuman komitmen daerah dalam melakukan kontribusi pembayaran BPJS kesehatan," ungkap Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menjelaskan prinsip iuran BPJS Kesehatan adalah negara memberikan suatu jaminan kesehatan kepada seluruh penduduknya.

Namun tidak semua penduduk memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh akses kesehatan yang sama.

"Karena itu dibuat mekanisme ada yang berdasarkan iuran dibayarkan pemerintah," kata Sri Mulyani.