Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pengamat: Holding BUMN Tambang Tak Efektif, Pemerintah Harus Kaji Ulang

"Saya tidak sreg dengan holding, dan kalaupun jadi holding, hanya transisi 3 tahun untuk merger.

Penulis: Syahrizal Sidik
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Pengamat: Holding BUMN Tambang Tak Efektif, Pemerintah Harus Kaji Ulang
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ekonom OCBC Bank, Gundy Cahyadi (tengah) dan pengamat ekonomi dari UGM, Tony Prasetiantono (kiri) menjadi pembicara pada acara seminar Bank OCBC NISP di Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2013). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pro kontra rencana pembentukkan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan terus bergulir.

Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang akan menghapus status perseroan terbatas di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk hari ini, Senin (29/11/2017), sejumlah pihak mulai angkat bicara terkait mekanisme pembentukkan holding BUMN pertambangan.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, A. Tony Prasetiantono menilai, rencana pembentukkan holding pertambangan dinilai tidak akan efektif jika ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja BUMN sektor tambang.

Rencana pembentukkan holding itu malah akan memunculkan masalah baru. khususnya di sisi manajemen.

"Sebetulnya untuk meningkatkan efesiensi manajemen BUMN tambang itu lebih tepat di-merger, bukan holding. Holding (sebetulnya) hanya transisi," ujar Tony di Gedung BEI, Sudirman, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Meski begitu Tony menyatakan, dalam pelaksanaan merger dibutuhkan situasi yang kondusif untuk menunjang keberhasilan dari tujuan yang dicapai.

Berita Rekomendasi

Karena itu dia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk mengkaji ulang terkait implementasi holding BUMN pertambangan.

Baca: Pengacara Ancam Perkarakan Netizen Pembuat Meme Kecelakaan Tiang Listrik Setnov

Baca: Bandara Purbalingga Mulai Beroperasi Jadi Bandara Komersial Tahun 2019

"Dengan merger maka jumlah direksi dan komisaris serta karyawan bisa dikurangi cuma kalau merger pasti ada gejolak, karena akan ada pengurangan direksi dan karyawan. Cuma merger itu butuh situasi yang kondusif dan saya lihat waktunya kurang tepat saat ini," tambahnya.

Tony menjelaskan, desakan untuk mengkaji ulang rencana pembentukkan holding BUMN pertambangan didasarkan karena terdapat ketidakefektifan dari implementasi holding sebelumnya di sektor perkebunan dan semen. Hal ini diketahui dari tidak tercapainya tujuan utama pembentukkan holding di sektor semen dan perkebunan.

"Saya tidak sreg dengan holding, dan kalaupun jadi holding, hanya transisi 3 tahun untuk merger. Coba lihat, holding semen juga ngak efektif karena mereka (anak usaha SMGR) masih bawa entitas masing masing dan membawa budaya organisasi masing-masing. Jadi holding itu sekarang hanya forum rapat saja," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas