Pilkada Serentak 2018 Diyakini Tidak Sampai Ganggu Iklim Usaha
“Pilkada Serentak di 171 daerah biayanya hampir Rp 45 triliun bersamaan dengan pembayaran pajak. Ini saja yang mesti diantisipasi oleh perbankan."
Penulis: Syahrizal Sidik
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak di 171 daerah tahun depan tidak akan berdampak langsung pada iklim usaha di Tanah Air.
“Jika menilik sejarah dari 2004, Pemilihan Gubernur DKI, dan sekarang 2018 ada Pilkada, tidak ada gejolak sama sekali, apalagi tadi Kapolri sudah jamin, selama TNI dan Polri kompak, ekonomi membaik, mestinya insya Allah gak ada masalah,” ujar Tito di Gedung Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta.
Tito menambahkan, ajang Pilkada Serentak seharusnya tidak lagi ada gejolak karena sudah pernah melewati ajang pesta demokrasi sebelumnya.
Tito menggarisbawahi, secara kebetulan ajang Pilkada Serentak berbarengan dengan pembayaran pajak. Ajang pesta demokrasi itu digadang-gadang menelan dana sekitar Rp 45 triliun.
“Pilkada Serentak di 171 daerah biayanya hampir Rp 45 triliun bersamaan dengan pembayaran pajak. Ini saja yang mesti diantisipasi oleh perbankan. Tapi secara politik tidak terganggu,” tambah Tito.
Baca: BEI: Pembentukan Holding BUMN Tambang Hilangkan Hak Pemegang Saham Minoritas
Sebagai gambaran, Indonesia akan menggelar ajang pesta demokrasi tahun depan. 171 daerah yang tediri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
