TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah harus memberikan pendampingan kepada petani yang menanam padi organik.

Pendampingan sangat penting karena proses menjadikan Indonesia penghasil padi organik tidak selesai hanya sampai pada penanaman.

Pemerintah harus memberikan pendampingan terkait banyak hal, seperti tenaga penyuluh pertanian, cara bercocok tanam yang sesuai dengan kaidah pertanian organik hingga pemasaran padi organik tersebut.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, pengembangan padi organik sangat baik di Indonesia. Namun pada kenyataannya, pengembangannya masih menemui beberapa kendala.

Hasil produksi padi organik lebih sedikit daripada padi anorganik. Hal ini dikarenakan padi organik tidak menggunakan bahan kimia. Selain itu, harga padi organik yang lebih mahal daripada padi anorganik juga membuat padi organik belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Produk pertanian organik masih dianggap eksklusif oleh sebagian besar masyarakat.

“Pertanian organik tidak hanya dilihat dari hasil. Dalam prosesnya juga harus dipastikan tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung polutan. Petani juga harus bisa memastikan sumber air yang digunakan untuk irigasi juga bebas dari polutan. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan lahan yang digunakan untuk menanam padi organik.,” terang Hizkia, dalam keterangan tertulis.

Selain itu, petani juga harus mulai belajar menggunakan teknologi. Untuk itu, pemerintah juga perlu menyediakan tenaga penyuluh yang bisa mendampingi mereka dalam proses belajar dan transfer ilmu.

Peran penyuluh, kata Hizkia, juga diharapkan lebih dari hanya mendampingi dan mengajari. Penyuluh diharapkan bisa menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah, baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat. Dengan begini diharapkan permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat diketahui pemerintah dengan cepat dan dapat segera ditangani.

Petani juga harus diberikan pengetahuan mengenai sertifikasi organik yang harus diperbaharui setiap dua tahun sekali. Hal ini penting agar para petani tetap bisa menjaga proses tanam dan panen secara organik dan menghasilkan beras organik berkualitas baik. Dalam prosesnya, sertifikasi ini sebaiknya dibuat sederhana dan mudah agar tidak sulit dimengerti oleh petani.

Baru-baru ini pemerintah membuka lahan seluas 300 ribu hektar di Kalimantan Tengah untuk mengembangkan padi organik. Pemerintah menargetkan bisa mengekspor padi organik tersebut.

CIPS mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada petani dalam menjalankan pertanian organik. Tidak hanya selesai pada proses tanam dan panen, pemerintah juga harus memberikan pendampingan terkait proses sertifikasi dan pemasaran hasil pertanian organik.